01/11/2013 – Green Journalist

DAS Sungai Kr. Aceh Kritis, Hanya Dua Persen Bagus

by Muhammad Nizar on 01/11/2013

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kr. Aceh saat ini mengalami kerusakan yang parah. Sungai ini merupakan sumber air bersih utama bagi warga kota Banda Aceh dan penduduk Aceh Besar. Dari data diperoleh, sekitar 2,36 persen DAS Kr. Aceh yang masih dalam keadaan baik. Sedangkan 25,77 persen berada dalam kondisi rusak. Total luas DAS Kr. Aceh mencapai 1.979,04 km2.

Fakta ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan DAS Kr. Aceh, yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Ir.Husaini Syamaun MM, Jumat sore (1/11/2013) di Banda Aceh. Dalam kata sambutannya, Ir. Husaini mengatakan Sungai Kr. Aceh yang melewati empat kabupaten kota, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya, perlu segera dipulihkan kondisinya. ” Kita perlu tahu aktivitas apa saja yang dapat memulihkan sungai ini ataupun aktivitas apa saja yang merusaknya,” ujar mantan Kepala Bapedal Aceh ini.

Secara visual, kondisi Kr. Aceh, terutama di daerah hulu sangat mengenaskan. Terjadi pendangkalan sungai, sehingga dasar sungai yang berupa bebatuan dan pasir kelihatan. Debit air juga sudah menurun, saat ini debit puncak terjadi pada bulan Mei (48,74 m3/dtk), sedangkan debit terendah terjadi bulan Agustus dan September (10,38 m3/dtk).

Sementara itu, dalam pemaparannya, Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Saminuddin B Tou, mengatakan semua pihak harus mencari tahu persoalan apa yang sedang terjadi sehingga Kr. Aceh mengalami kondisi kritis. ” DAS harus didiagnosis dulu biar tahu penyakitnya sehingga tahu obatnya. Bukan sekedar mengobati gejalanya saja,” ujarnya.

Ia menambahkan kesadaran masyarakat atas DAS masih minim, perambahan hutan disekitar DAS terus terjadi dan galian C di sungai. ” Kita jangan terpaku pada badan sungai, tapi juga harus periksa kondisi hulu sungai,” katanya.

Ia mengharapkan usaha merehabilitasi lahan DAS lebih cepat dibanding laju kerusakannya. ” Harus ada upaya ekstra untuk pemulihan kawasan, ” sambungnya.

Dari lembaran data yang dibagikan ke peserta pertemuan diperoleh ada hal yang kontradiktif. Dalaam lembaran tersebut dikatakan hutan di daerah DAS masih cukup baik dengan tutupan 38,52 persen (67,083 Ha) karena lebih besar dari standar 30 persen. Juga disebutkan kondisi tutupan lahan hutan berpotensi semakin berkurang.

Namun disisi lain dikatakan lahan kritis yang terdapat di DAS Kr. Aceh dengan kategori sangat kritis 9,12 persen, kritis 16,65 persen, kemudian agak kritis 35,84 persen, sedangkan potensial kritis 36,03 persen dan terakhir adalah tidak kritis 2,36 persen. Kontradiktif, luas hutan masih bagus tapi luas lahan kritis juga besar.

Saminuddin B Tou mengklarifikasi data tersebut dengan mengatakan bahwa luas tutupan hutan yang dimaksud adalah status kawasan hutan. ” Jadi redaksinya kurang tepat, karena yang dimaksud adalah status kawasan,” ujarnya.[m.nizar abdurrani]

Kebijakan Lingkungan

Pemerintah Aceh Masih Tertutup tentang RTRW

by Muhammad Nizar on 01/11/2013

Kamis (31/10/2013) dilakukan diskusi publik dengan melibatkan Pemerintah Aceh dan Nasional, masyarakat Aceh, dan kelompok aktivis lingkungan, di Hermes Hotel Banda Aceh dalam acara Diskusi Publik bertemakan “Mendorong Tata Ruang Aceh yang Berkeadilan”. Benang merah dalam kegiatan ini adalah sejumlah pihak meminta Pemerintah Aceh membuka data dan informasi mengenai Tata Ruang Aceh yang baru.

Ketidak transparan ini telah mendapat kritik secara global dikarenakan kekhawatiran banyak pihak terhadap ribuan hektar hutan lindung yang akan direklasifikasi sehingga terbuka akses untuk konsesi kayu, kebun kelapa sawit dan konsesi tambang yang menjadi penyebab utama dalam peningkatan frekuensi tanah longsor dan banjir di Provinsi Aceh yang memiliki tingkat sensivitas lingkungan yang sangat tinggi.

“Kita sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam rangka upaya meminta kepada Pemerintah Aceh untuk lebih transparan terhadap rencana pengembangan dalam rencana tata ruang yang baru termasuk pembukaan hutan lindung, tetapi Pemerintah Aceh sendiri sampai saat ini masih menjadikan dokumen ini sangat rahasia untuk publik, ” kata Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Efendi Isma.

Peserta Diskusi Publik Tata Ruang Aceh | Foto: M. Nizar Abdurrani

Hal ini sudah diketahui secara bersama bahwa hutan-hutan di Aceh berfungsi sebagai penyedia air baik untuk keperluan pribadi dan pertanian, serta pencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor yang mana telah membunuh ratusan orang di Provinsi Aceh setiap tahunnya, juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak terhitung terhadap infrastruktur dan pertanian.

Sejumlah pihak merasa sangat dikucilkan dari proses penyusunan tata ruang dan sangat prihatin area Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)yang luas akan terpotong-potong atau terfragmentasi oleh pembangunan jalan, eksploitasi kayu dan pembukaan kebun kelapa sawit. Ini merupakan bencana untuk Aceh. Hutan yang merupakan daerah tangkapan air sangat mutlak diperlukan untuk produksi padi di Aceh.

” Sejauh ini yang kami lihat, rencana tata ruang yang baru tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Aceh. Kehancuran hutan ini merupakan kepentingan sedikit golongan yang sudah kaya dan elit penguasa. Ini jelas bukan kepentingan banyak masyarakat Aceh, karena rencana ini menghancurkan seluruh harapan pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Rencana ini sepertinya anti masyarakat dan kontradiktif dengan rencana pembangunan Aceh jangka panjang. Pemerintah Aceh harus terbuka sekarang,” jelas Efendi.

Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana BAPPEDA Aceh, Dr. Husnan, ST, MP dalam pertemuan tersebut mengatakan,“ Tidak ada alokasi pendanaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan tata ruang tahun depan, RTRW Aceh diharapkan akan selesai akhir Desember 2013”.

Situasi ini sangat genting karena di waktu yang sama dana untuk berbagai macam proyek telah dialokasikan dalam APBA.

“Pembangunan jalan ini harus diinvestigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diawasi secara ketat oleh lembaga anti korupsi dikarenakan kebanyakan hutan yang dilalui oleh jalan ini masih merupakan hutan lindung. Jalan ini tidak akan memberi manfaat kepada masyarakat, mereka hanya bisa melihat kehancuran pada akhirnya. Pembangunan jalan tersebut merupakan kesempatan untuk beberapa kontraktor dan cukong kayu untuk memperkaya diri dengan menggunakan uang Pemerintah,”sambung Efendi.

“Jika Pemerintah Aceh serius untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh, tata ruang Aceh mestinya melindungi aset lingkungan Aceh yang penting untuk generasi mendatang, bukan untuk menghancurkan hutan kami dan memenuhi kantong-kantong sebagian orang kuat,” ujar Efendi.

Tata ruang yang serius harus dibangun untuk Aceh berdasarkan studi sensitivitas lingkungan untuk pembangunan jangka panjang. Kami belum bisa menerima proses rencana tata ruang saat ini karena temuan kami di lapangan beberapa proyek telah berjalan bahkan sebelum diumumkan ke publik atau disetujui. Kelihatannya ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang telah memilih wakil rakyat dan orang-orang pemerintahan saat ini.

Rekomendasi

Pertemuan ini juga menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan Harmonisasi tata ruang dengan regulasi yang berlaku untuk ruang di atasnya.
2. Pemerintah menyediakan akses informasi terkait tata ruang secara mudah.
3. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan adanya Badan Adhoc (pemerintah, masyarakat adat, CSO, private sector) menjadi bagian dari BKPRA untuk percepatan implementasi keputusan MK 35/2012.
4. Membentuk komisioner pengawasan dan monitoring tata ruang.
5. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyusunan qanun status, aturan dan tata ruang hutan adat (mukim) ;Batas2 hak kelola, Akses komunitas atas hutan adat.
6. Perlu menyusun rencana advokasi tata ruang oleh masyarakat sipil untuk, mengukur secara lebih terarah penyusunan tata ruang Aceh ke depan.
[rel]

Ragam

Arang Aktif Mampu Bersihkan Limbah Merkuri

by Muhammad Nizar on 01/11/2013

Limbah merkuri mencemari air dan tanah, merusak ekosistem dan meracuni wilayah pertanian. Penelitian Program Lingkungan PBB (UNEP) menunjukkan pencemaran merkuri terus meningkat di berbagai negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadopsi Konvensi Minamata guna mengontrol dan mengurangi pencemaran merkuri. Logam berat berbahaya ini mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan hingga berpuluh tahun bahkan beribu tahun lamanya.

Membersihkan polusi merkuri memerlukan biaya yang tinggi dan tidak jarang merusak lingkungan. Tim peneliti dari Smithsonian Environmental Research Center dan University of Maryland, Baltimore menemukan cara baru yang lebih murah dan tidak merusak lingkungan untuk menyerap merkuri yang mencemari tanah.

Selama ini, pencemaran merkuri ditangani dengan mengeruk tanah atau endapan air dan membuang hasil kerukan tersebut ke lokasi pembuangan limbah. Cara ini bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala yang besar.

Cynthia Gilmour (SERC), Upal Ghosh (UMBC) dan tim berhasil membuktikan bahwa karbon aktif, arang yang telah diproses untuk meningkatkan kemampuannya mengikat bahan kimia, bisa mengurangi polusi di lokasi yang tercemar berat merkuri. Penelitian ini telah diterbitkan dalam jurnal “Environmental Science & Technology”.

Tim ilmuwan menguji teknologi ini di laboratorium guna mengatasi polusi pada endapan merkuri dari empat lokasi: sungai, danau air tawar dan dua lokasi air payau. Tidak hanya menyerap merkuri di lingkungan, teknologi ini juga mampu mengurangi polusi metil merkuri yang diserap oleh cacing tanah.

“Polusi metil merkuri (merkuri organik) lebih beracun dan lebih mudah masuk dalam jaringan pangan dibanding polusi merkuri non-organik,” ujar Gilmour, yang memimpin penelitian ini. “Polusi metil merkuri diproduksi oleh bakteri alami. Untuk membuat lahan kembali aman, polusi metil merkuri pada binatang juga harus dikurangi.”

Dengan menyebar karbon aktif di 5% permukaan lahan yang sudah tercemar, jumlah polusi metil merkuri yang diserap oleh cacing bisa dikurangi hingga lebih dari 90%. “Teknologi ini memberikan cara baru guna mengurangi pencemaran merkuri pada tanah – yang mampu mengurangi kerusakan lingkungan akibat penggalian atau pengerukan,” ujar Ghosh.

Karbon aktif bisa disebarkan ke permukaan endapan atau tanah tanpa mengganggu endapan atau tanah yang sudah tercemar merkuri tersebut. Karbon aktif yang menyerap polusi merkuri ini pada akhirnya bercampur dengan lapisan tanah. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang memanfaatkan karbon aktif untuk mengurangi pencemaran merkuri dalam tanah dan endapan-endapan air.

Sumber: hijauku.com

Energi

Investasi Energi Bersih Semakin Kompetitif

by Muhammad Nizar on 01/11/2013

Investasi di sektor energi bersih naik $1.3 triliun sejak 2006. Laporan Frankfurt School, UNEP dan Bloomberg New Energy Finance menunjukkan, kapasitas energi terbarukan dunia telah melampaui 1.470 Gigawatts (GW) pada 2012, naik 8,5% dibanding tahun sebelumnya. Dan dalam delapan tahun terakhir, jumlah negara yang memiliki target peralihan ke energi bersih bertambah tiga kali lipat dari 48 negara menjadi 140 negara – separuhnya adalah negara berkembang. Hal ini disampaikan oleh Achiem Steiner, Direktur Eksekutif United Nations Environment Program (UNEP), dalam berita yang dirilis UNEP, Senin (28/10).

Mengutip laporan terbaru dari Deutsche Bank, Achiem menyatakan, dalam 18 bulan ke depan, salah satu jenis energi bersih yaitu panel surya akan memasuki “tahap pertumbuhan ketiga” – yaitu tahap pertumbuhan dimana panel surya bisa digunakan (dan tetap kompetitif) dengan atau tanpa subsidi dari pemerintah.

Energi bersih yang semakin kompetitif membantu negara-negara maju untuk beralih ke energi terbarukan. Pada 2012, Jerman berhasil memenuhi separuh dari kebutuhan listriknya dari energi angin, surya dan energi bersih lain. Prestasi Spanyol lebih menggembirakan lagi, lebih dari 60% kebutuhan energi di Spanyol dipasok dari sumber energi terbarukan.

Di negara berkembang, sebuah negara kecil di Afrika, Cape Verde (Tanjung Verde) menargetkan penggunaan 100% energi terbarukan pada 2020. Revolusi energi bersih di Cape Verde menurut Achiem Steiner sudah dimulai sejak 2010 dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya di dua lokasi dan proyek tenaga angin di Cabeolica hasil kerjasama pemerintah dan swasta.

Cape Verde juga membangun pembangkit listrik mandiri (off-grid) di sebuah desa di kepulauan Monte Trigo yang akhirnya mampu memenuhi kebutuhan listrik mereka selama 24 jam dari pembangkit listrik tenaga surya.

Mongolia, tuan rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2013, bekerja sama dengan Jepang meluncurkan proyek pembangunan pembangkit super yang akan memasok kebutuhan listrik di Asia dengan energi bersih (Asian Super Grid).

Menurut Achiem, kinerja energi bersih jauh melampaui perkiraan paling optimistis sekalipun. Pada 2000, International Energy Agency memerkirakan kapasitas energi angin dunia akan mencapai 34 GW pada 2010. Sementara Bank Dunia memerkirakan kapasitas energi angin China akan mencapai 9GW dan surya mencapai 500 MW pada 2020. Hasilnya, pada 2010, kapasitas energi angin dunia telah mencapai 200 GW (500% di atas perkiraan) dan China memiliki pembangkit angin berkapasitas 62GW dan surya 3GW pada 2011.

Laporan IEA terbaru berjudul “Technology Roadmap: Wind Energy – 2013 Edition” menyatakan, kapasitas energi angin tahun ini mencapai 300 Gigawatts (GW). IEA memerkirakan kapasitas ini akan naik delapan hingga sepuluh kali lipat pada 2050. Energi angin berpotensi memasok hampir seperlima (18%) energi dunia pada 2050, naik dari hanya 2,6% saat ini. Investasi di energi angin yang mencapai lebih dari $78 miliar pada 2012, akan terus meningkat hingga $150 miliar per tahun.

Komitmen politik untuk beralih ke energi bersih menurut Achiem penting. Hal ini termasuk upaya untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil serta polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan krisis iklim dan kesehatan. IMF memerkirakan jumlah subsidi bahan bakar fosil mencapai $2 triliun pada 2011, atau 2,5% dari Produk Domestik Bruto Dunia. “Tahun ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perusahaan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mulai beraksi serius untuk mengatasi realitas perubahan iklim,” tutur Achiem.

Sumber: hijauku.com