31/12/2013 – Green Journalist

Peneliti Kembangkan Komputer Cerdas Tanggap Bencana

by Muhammad Nizar on 31/12/2013

Hiruk pikuk koordinasi bantuan bencana di Filipina setelah Topan Haiyan bulan lalu menggarisbawahi perlunya kecerdasan buatan untuk membantu merampungkan tanggap bencana. Proyek ANGGREK, sebuah konsorsium universitas di Inggris dan perusahaan swasta membuat program yang bertujuan membuat ini mungkin dengan menggabungkan kecerdasan manusia dan buatan ke unit pelengkap efisien yang dikenal sebagai Human Agen Kolektif ( HAC ).

Sistem komputer yang dikembangkan dapat melaksanakan tugas-tugas seperti mengarahkan evakuasi, manajemen sumber daya dan perencanaan pencarian, kata Direktur Rescue Global, organisasi penanggulangan bencana yang bertanggung jawab untuk pengujian perangkat lunak ini tahun depan.

” Koordinasi setelah bencana besar sangat menyulitkan tanpa bantuan teknologi yang membuat data lebih mudah diakses , ” katanya dalam misi di Filipina.

” Membawa manusia dan kecerdasan buatan bersama-sama adalah satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan lebih baik . ”

‘Data-angka kemampuan komputer ‘ berarti sistem komputer membuat sejumlah besar informasi yang dihasilkan dalam keadaan darurat dari laporan lokal, media sosial dan berbagai organisasi yang terlibat dalam upaya bantuan.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis data ini sistem HAC fleksibel dapat melaksanakan sejumlah kegiatan penting untuk tanggap bencana, kata Jones.

Ini termasuk perencanaan jalur penerbangan evakuasi, memverifikasi informasi dari media sosial, memfasilitasi berbagi data dan mengatur tim kemanusiaan berdasarkan keahlian dan kebutuhan di lapangan.

Mesin tidak hanya menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan lebih baik dari manusia, tetapi dengan memakai sistem kecerdasan buatan ini perhitungan yang kompleks memungkinkan para ahli berkonsentrasi pada tugas-tugas yang lebih bernuansa seperti menganalisis isi foto atau video, dan perencanaan strategis.

Agar sistem HAC sukses, pembagian kerja harus dipertanggungjawabkan dan keseimbangan yang tepat ditemukan antara buatan manusia dan input,kata pemimpin proyek ANGGREK, Sarvapali Ramchurn,dari Universitas yang berbasis di Inggris, Southampton.

Ia percaya bahwa uji coba lapangan di Teluk Benggala yang direncanakan untuk tahun depan akan menunjukkan lebih jauh bagaimana HACs bisa efektif dan memberi dampak besar di masa depan.

Meskipun rincian tepat dari tes belum selesai, bagaimana algoritma kompleks mengatasi analisis data lingkungan yang datang dari sensor dan media sosial serta kemampuan komputer menilai kualitas informasi ini kemungkinan akan diteliti, katanya .

Sumber: enn.com

Kebijakan Lingkungan

Terkait KEL, Anggota DPR Aceh Kelabui Masyarakat

by Muhammad Nizar on 31/12/2013

Seorang anggota DPR Aceh dihadapan demontrans Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) mengatakan bahwa yang dihapus dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) hanya lembaga Badan Pelaksana Kawasan Ekosistem Leuser (BP KEL), bukan KEL-nya. Namun faktanya, KPHA tidak menemukan lagi sebutan KEL lagi dalam qanun tersebut.

Senin kemarin (30/12/2013) ratusan demonstran dari KPHA dan masyarakat berbagai wilayah melakukan unjuk rasa menolak penghapusan KEL dan tidak dicantumkannya hak ulayat dalam qanun RTRWA. Pengunjuk rasa berorasi bergantian mengecam DPRA yang dinilai tidak pro rakyat. Selain itu pengunjuk rasa menyebutkan penghapusan KEL dalam qanun menyebabkan potensi bencana meningkat di Aceh.

Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, Adnan Beuransyah, menjumpai demonstran di halaman gedung dewan terhormat. Dalam jawabannya terhadap pemrotes, ia mengatakan bahwa dalam qanun RTRW Aceh, yang dihapus bukan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tapi Badan Pengawas Kawasan Ekosistem Leuser (BP-KEL).

BP-KEL dihilangkan karena nantinya akan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh melalui Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) yang nantinya berada di bawah Dinas Kehutanan.

Tapi yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang dikatakan Adnan Beuransyah dihadapan pengunjuk rasa. Juru bicara KPHA, Effendi Isma, S.Hut, kepada Greenjo, Selasa (31/12/2013) mengatakan pihaknya telah mempelajari qanun RTRWA tersebut dan ternyata istilah KEL memang sudah dihapus di dalamnya.

” Adnan Beuransyah adalah pembohong, nomenklatur KEL tidak ditemukan lagi dalam substansi RTRW Aceh dan bila dipaksakan terus berlaku, kita akan somasi dan judicial review bila tidak dikoreksi,” ujar Effendi Isma. DPR Aceh telah telah melakukan pelangaran regulasi, tambahnya.

Menurutnya, implikasi tidak tercantumnya KEL dalm Qanun menyebabkan tidak akan ada lagi pengelolaan KEL dan tidak ada lagi program-program pemberdayaan KEL secara terintegrasi. ” Izin konsesi sudah boleh dengan mulus beroperasi di sana dengan mudah,” sesalnya.

Sementara itu hal senada disampaikan oleh aktivis lingkungan yang juga merupakan akademisi dari Universitas Serambi Mekkah, T. Muhammad Zulfikar.

Ia mengatakan pemahaman anggota DPR Aceh terhadap KEL masih sangat minim. ” Dia (anggota dewan-red) tidak bisa membedakan antara KEL sebagai sebuah kawasan kelola hutan dengan BPKEL sebagai lembaga pengelola. Sayangnya lagi masih ada anggota DPRA yang tidak paham regulasi, terutama sejumlah regulasi yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan qanun RTRWA, sepertu UU PA, UU tentang Penataan Ruang dan PP RTRW Nasional.Menyedihkan sekali,” kecamnya.

Hutan

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tidak Pro Masyarakat

by Muhammad Nizar on 31/12/2013

Masyarakat peduli lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) Senin (30/12/2013) siang menggelar aksi penolakan qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW) Aceh di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Demonstran menganggap qanun RTRW Aceh tidak berpihak pada masyarakat karena tidak mencantumkan kawasan ulayat dan menghilangkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Sebelum menggelar aksi damai, KPHA mengadakan pers conference dimana dalam pers conference tersebut juru bicara KPHA Effendi Isma, S.Hut mengungkapkan kekhawatiran mengenai penghilangan KEL dalam RTRW Aceh. KPHA khawatir adanya perluasan izin Hak Guna Usaha (HGU), izin tambang dan konversi lahan di kawasan Leuser. Dalam RTRW Aceh, Ulu Masen dan Leuser digeneralisir menjadi hutan Aceh.

Padahal kedua kawasan tersebut memiliki keistimewaan masing-masing. Nama Leuser dan Ulu Masen telah ada sejak zaman nenek moyang dulu dan itu merupakan warisan yang tidak bisa diubah. Bahkan Leuser telah dijadikan sebagai ekosistem warisan dunia oleh UNESCO dan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional.

Masyarakat dari Tamiang Peduli, Kamal Faisal, mengatakan, Tamiang dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, karena banyak perluasan lahan illegal yang merusak hutan Leuser. Akibatnya, jika hujan dalam waktu 2 jam saja, bisa menyebabkan banjir. Ia juga mengharapkan RTRW Aceh segera direvisi demi kelestarian ekosistem Leuser.

Jaringan Masyarakat Gambut Rawa Tripa juga menyatakan penolakan tegas terhadap RTRW Aceh.

Setelah mengadakan pers conference massa berjalan menuju ke gedung kantor DPRA. Mereka membawa beberapa spanduk yang menuliskan penolakan terhadap RTRW Aceh. Setelah beberapa jam menyuarakan aspirasi, akhirnya perwakilan DPRA, Adnan Beuransyah, keluar bertemu massa. Effendi Isma membacakan pernyataan penolakan RTRW Aceh, dihadapan perwakilan tersebut yaitu:

1.   Menolak keseluruhan qanun RTRW Aceh
2.   Meminta Kemendagri untuk melakukan koreksi qanun RTRW Aceh
3.   Qanun RTRW Aceh telah mengabaikan masyarakat adat Aceh (mukim) berarti juga mengabaikan bangsa Aceh.
4.   Meminta pemerintah Indonesia untuk membentuk tim independen pemantau penyusunan tata ruang wilayah Provinsi Aceh

5. Menghimbau masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya yang pro terhadap masyarakat Aceh dan lingkungan.

6. KPHA akan terus melakukan advokasi sampai dengan terakomodirnya tuntutan-tuntutan masyarakat sipil Aceh untuk tata ruang yang berkeadilan.

Adnan Beuransyah dari Partai Aceh yang menemui massa mengatakan bahwa dalam qanun RTRW Aceh, yang dihapus bukan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tapi Badan Pengawas Kawasan Ekosistem Leuser (BP-KEL).

BP-KEL dihilangkan karena nantinya akan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh melalui Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) yang nantinya berada di bawah Dinas Kehutanan.”

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa dalam RTRW Aceh tidak menghilangkan hutan ulayat yang dikelola mukim. Mukim tetap ada, tapi nantinya akan berada langsung dibawah lembaga Wali Nanggroe. Untuk membuktikan hal tersebut, Adnan Beuransyah mempersilahkan perwakilan massa yang hadir untuk mengambil berkas Qanun RTRW Aceh di Biro Hukum DPRA. Berkas diambil untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian massa bubar.[]