close

05/02/2014

Hutan

Melihat Komitmen Konservasi Hutan APP

Setahun lalu, Asia Pulp & Paper mengeluarkan komitmen untuk mengakhiri perannya dalam pengrusakan hutan. Kebijakan ini termasuk untuk segera menghentikan semua aktifitas penebangan hutan dan mengawali perjalanan menuju reformasi, dibawah pengawasan Greenpeace dan NGO lokal serta internasional.

Setelah satu tahun, meski di tengah banyak tantangan, kami cukup puas moratorium penebangan masih berlanjut dalam konsesi APP dan APP tetap serius pada komitmennya. Semua ini tak mungkin terjadi tanpa dukungan Anda.

Kampanye untuk reformasi sektor kehutanan Indonesia dan perusahaan-perusahaan seperti APP telah dimulai sejak satu dekade lalu. Melibatkan pergerakan banyak orang yang mendukung perlindungan hutan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia.

Dengan bantuan Anda, Greenpeace mendesak beberapa merek internasional untuk menangguhkan kontrak dengan APP, meningkatkan tekanan pada perusahaan ini untuk melakukan reforamasi. Anda bersama lebih dari setengah juta orang lainnya bergabung dengan kampanye tahun 2011, mendesak Mattel dan perusahaan mainan lainnya untuk berhenti mendukung deforestasi dan bergabung dengan kampanye istimewa Chainsaw Barbies.

Ini hanyalah satu dari sekian banyak langkah Anda bersama kami untuk menjaga komitmen APP melindungi hutan. Dan kita berhasil. Perjalanan masih panjang dan beberapa masalah penting masih harus dicarikan jalan keluarnya, tapi hari ini, APP berada di posisi yang sangat kontras dengan pesaing utamanya di sektor industri pulp Indonesia. APRIL/RGE Group adalah APP yang baru – pengusung standard pengrusakan hutan di Indonesia.

APRIL masih terus mencoba membersihkan citra sebagai perusak hutan. Minggu lalu, mereka mengumumkan ‘Sustainable Forest Management Policy’ sebuah kebijakan perlindungan hutan setelah mendapat teguran dan terancam dikeluarkan dari World Business Council for Sustainable Development.

Bagi kami, itu seperti tindakan putus asa untuk untuk menutupi pengrusakan yang mereka lakukan. Sementara kami masih terus mengawasi kemajuan APP, komitmen mereka membantu meningkatkan tekanan bagi pengrusak hutan seperti kelompok APRIL/RGE.

Sumber: greenpeace.or.id

read more
Ragam

Akal Bulus Impor Beras Khusus

Impor beras khusus kembali masuk ke pasar beras umum. Kejadian ini bukan yang pertama, catatan KRKP kejadian ini mengemuka ke publik terjadi pada tahun 2007 dan 2012. Tahun 2007 dan 2012 tercatat masing-masing ada 185 ribu dan 40 ribu ton beras diimpor untuk keperluan khusus dan merembes ke pasar umum. Sementara akhir tahun 2013 ini sedikitnya 156 ribu ton beras impor masuk dan lagi-lagi merembes ke pasar umum.

Kejadian berulang tentu bukan sebuah kecelakaan atau ketidaksengajaan. Patut dicurigai bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan para pedagang. Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), mengatakan bukan tidak mungkin praktek perembesan impor khusus ke pasar umum ini terjadi setiap tahun.

Terungkapnya kasus ini makin menampakan buruknya kinerja pemerintahan dalam mewujudkan amanat undang-undang. “Undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 jelas mengamanatkan kedaulatan pangan. Masuknya beras dari luar jelas mencederai semangat itu. Padahal produksi dalam negeri masih cukup” Ujar Said.

Masih menurut Said, menjadi tidak masuk logika ketika pemerintah baru saja mengumumkan surplus produksi padi. Produksi padi nasional pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,6% dari sebelumnya 69,06 juta ton menjadi 70,87 juta ton. Dengan produksi sebanyak itu jika dikonversi dalam beras menjadi 38,84 juta ton. Jumlah ini maka terdapat surplus 5,4 juta ton karena kebutuhan nasional hanya sebesar 34,42 juta ton.

Menjadi aneh jika produksi dinyatakan naik tapi impor beras khusus bisa bocor ke pasar umum. Said mensinyalir adanya permainan antara importir dengan regulator. Terlebih setelah diketahui bahwa kode impornya sama. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus pangan.

Menurut Said, fenomena ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengontrol dan menjalankan regulasi perdagangan beras. Semestinya pemerintah selaku regulator memiliki melaksanakan peraturan dengan ketat, tidak justru sebaliknya menjadi bagian pelanggar peraturan. Situasi ini menunjukkan pemerintah telah gagal melindungi petani dan produk dalam negeri.

Munculnya impor ini juga menunjukkan kuatnya kepentingan ekonomi politik. Apalagi menjelang berlangsungnya pemilihan umum. Pengumpulan uang sebanyak-banyaknya menjadi target para politisi untuk memenangkan pemilu. Untuk itu berbagai cara dilakukan termasuk mengakali peraturan impor. Hal ini terbukti dari berbagai kasus korupsi yang terungkap, terutama di lingkup sektor pertanian.

Said mengingatkan bahwa disalahgunakannya izin impor beras khusus bisa jadi merupakan alat bagi kelompok tertentu untuk mengumpulkan modal dalam menghadapi perhelatan politik. Maklum nilai ekonomi dalam beras impor sangat tinggi apalagi terdapat selisih harga di level nasional.

Untuk itu, KRKP menuntut pemerintah dituntut untuk lebih tegas dalam menunjukkan niatnya melindungi petani. Pengusutan tuntas kasus ini menjadi penting untuk dilakukan. Penegakan hukum harus diterapkan karena memberikan sanksi bagi importir nakal tidak lah cukup. Sanksi tidak dapat merubah banyak hal. Ujar Said.

Pemerintah harus merubah paradigma dalam memandang pangan. Pangan hendaknya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara. Karenanya sebuah kesalahan jika urusan pangan diserahkan ke pedagang yang hanya akan menyebabkan negara jauh dari daulat pangan dan masyarakat tak terpenuhi hak atas pangannya.[]

Sumber: hijauku.com

read more
Ragam

Ayo Ikut Workshop Jurnalistik Kehutanan Asia Tenggara

The Center for International Forestry Research ( CIFOR ), sebuah lembaga penelitian kehutanan global terkemuka membuka kesempatan bagi jurnalis yang berada dalam karir menengah di Asia Tenggara untuk mengikuti lokakarya bertemakan  ” Peliputan Hutan di Asia Tenggara “. Lokakarya memberikan kesempatan langka bagi wartawan untuk mempelajari secara mendalam ilmu kehutanan melalui pengalaman dari lapangan hingga ke meja perundingan.

Lokakarya akan diadakan di kantor pusat CIFOR HQ Bogor, dari 30 April – 4 Mei Januari 2014 dan kemudian peserta akan mengikuti “Forest Asia Summit” selama dua hari (5 – 6 Mei 2014). Program ini akan memberikan kesempatan wartawan untuk melakukan wawancara face to face dengan ilmuwan terkemuka, pembuat kebijakan dan komunikator sains untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai isu yang mempengaruhi hutan dan orang-orang di Asia Tenggara seperti hutan pantai, ketahanan pangan, pembalakan liar, perdagangan kayu, mata pencaharian dan perubahan iklim .

Jika anda seorang jurnalis dan ingin mendaftar, silahkan mengisi biodata lengkap disini.

Program ini juga akan mencakup seminar tentang bagaimana kisah manusia dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, membuat laporan tentang sain yang dipolitisai, memahami makalah penelitian, tren media sosial masa depan dan memahami statistik.

Peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang metode penelitian ilmu kehutanan, mengolah sumber daya ilmiah dan mempertajam keterampilan pelaporan mereka melalui metode pengajaran yang inovatif dan kunjungan lapangan. Peserta diharapkan setelah kembali ke tempat masing-masing membawa puluhan ide cerita yang bisa dituliskan.

Jurnalis yang ingin kegiatan ini harus mendapat dukungan dari organisasi media tempat mereka bekerja, dengan gagasan bahwa laporan yang mereka hasilkan dari pertemuan akan diterbitkan di media masing-masing.

Kepada peserta akan diberikan akomodasi, biaya transportasi, makanan, biaya kuliah dan dukungan perjalanan.

Jurnalis yang bisa ikut lokakarya ini adalah jurnalis yang bekerja di media cetak, radio, TV atau media online dengan minimal 2 tahun pengalaman kerja, tinggal di salah satu negara anggota ASEAN dan tertarik pada masalah hutan.

Berminat? Kirim segera aplikasi ke Michelle Kovacevic di m.kovacevic@cgiar.org dengan deadline, Senin 3 Maret 2014.[]

Sumber: cifor.org

read more