03/03/2015

Di era pasar bebas yaitu “Asean Community 2015” atau Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 (MEA) yang penuh dengan daya saing dan tantangan perubahan lingkungan, sehingga pemimpin yang ideal seyogyanya menjadi kebutuhan mendesak. Pemimpin memperjuangkan dan mewujudkan visi dan misi negara yang telah di ungkapkan dalam pembukaan UUD 1945, dan di terjemahkan berdasarkan kebutuhan baik nasional, regional kewilayahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasar bebas itu adalah membiarkan pasar bekerja tanpa distorsi, keyakinan ini berakibat bahwa perusahaan swasta harus bebas dari intervensi pemerintah, apapun akibat sosial yang dihasilkan, sehingga membuka kebebasan arus perdagangan barang dan jasa menjadi indikator utama. Bahkan pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan, perawat, tenaga tehnis dan lainnya.

Produk hasil dari enterpreneur/usahawan Propinsi Jambi akan ikut berkompetisi secara fair di pasar bebas atau akan seutuhnya menerima produk negara lain. Begitu juga apakah peluang tenaga kerja profesional yang dididik dari Propinsi Jambi dapat diterima di negara tetangga atau tidak, sebuah tantangan yang sangat berat, bukan berarti tidak bisa.

Tantangan berat tersebut harus bisa di jawab dalam proses Pilkada dengan rezim UU No. 1 tahun 2015, merupakan pilkada serentak pertama yang akan diwujudkan dalam pemilihan langsung pada bulan Desember tahun 2015. Pilkada tersebut menjadi taruhan bagi Provinsi Jambi masa yang akan datang, untuk bisa memanfaatkan MEA atau dimanfaatkan oleh MEA, dengan konsekwensi menekan dan memperkecil kemiskinan secara real, bukan hanya pertumbuhan ekonomi secara statistik belaka.

Terkait Pilkada Propinsi Jambi, dengan melihat persepektive yang akan datang terutama MEA, kedepan dibutuhkan dan diinginkan pemimpin yang memiliki pemahaman untuk mencegah dampak negatif dan membuat strategi jitu dalam memanfaatkan MEA untuk kepentingan masyarakat. Terutama masyarakat Jambi khususnya dan  masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan penguatan daya beli masyarakat.

Pasar MEA menjadi satu kesatuan pasar tunggal Asia Tenggara, MEA akan menjadikan arus lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal bebas di kawasan Asia Tenggara. Apakah MEA merupakan berkah atau justru musibah bagi Indonesia?

Ini menjadi salah satu penilaian untuk siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia, termasuk pemimpin di Propinsi Jambi dan Bupati/Wali Kota dalam propinsi Jambi. Apakah Propinsi Jambi bisa ikut memberi jawaban atas pertanyaan tersebut diatas, yaitu menjawab tantangan “apakah MEA itu merupakan berkah atau justru musibah ?”

Sepakat atau tidak sepakat MEA akan tetap berjalan, tentunya pertanyaan tersebut diatas, harus di jawab dengan MEA harus memberi berkah bagi masyarakat Provinsi Jambi. Tentunya dibutuhkan pemimpin yang peka dan memiliki konsep jelas dalam memperkuat perekonomian regional Propinsi Jambi menuju MEA.

Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) mengatakan pemerintah belum memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi kepentingan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional, dalam menghadapi MEA yang mulai efektif 2015

Hal ini berpotensi mendorong hilangnya akses rakyat terhadap sumber daya alam dan tingginya angka kemiskinan di pedesaan. Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik menyatakan, nelayan, petani, buruh, maupun pedagang pasar tradisional adalah kelompok paling dirugikan atas pemberlakuan MEA tahun depan

Fakta diatas yang membutuhkan nilai-nilai kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam rangka mengoptimalkan dan pemanfaatan MEA di Propinsi Jambi, terutama dalam perdagangan bebas, dimana arus barang dan arus manusia terus bergerak tanpa hambatan, apakah sebagai produk barang dan jasa, tenaga kerja, wisatawan, perdagangan dll melalui mekanisme pasar sebagai proses yang menentukan, tentu mekanisme pasar terhadap manusia, enterprenurship, barang dan jasa yang dikelola dengan manajemen kepemimpinan terutama dalam mekanisme usaha dan bisnis yang memiliki keadian dan berkeadilan.

Pemimpin di Era globalisasi diharapkan adanya upaya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk Interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu Negara/Propinsi/Kabupaten/Kota menjadi semakin sempit. Di era ini terjadi proses interaksi antar individu, antar kelompok, dan antar negara yang pada akhirnya menimbulkan saling ketergantungan, keterkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas wilayah. Interaksi ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan social, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Era pasar bebas diperkuat dengan era teknologi informasi yang sangat cepat seperti telepon genggam, televisi satelit, dan Internet menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi lintas benua sangat cepat dan dunia semakin sempit, tentunya akan berpengaruh terhadap eksistensi negara/ propinsi/ Kabupaten/Kota. Kondisi ini terlihat dengan indikator pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh organisasi multinasional, dan dominasi organisasi internasional dalam menguasai perdagangan. Disisi lain peningkatan interaksi sosial budaya melalui perkembangan media massa baik televisi, film, musik, dan transmisi berita juga sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi sesuai dengan kemampuan daya saing yang dimilikinya.

Sehingga sesuatu yang harus diperjuangkan Pilkada dapat menghasilkan Pemimpin Provinsi Jambi, baik Gubernur, Bupati maupun walikota. Menurut Profesor Chipta Lesmana yaitu pemimpin dengan konsep (1) Kepemimpinan yang progresif adalah pemimpin hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan padakonsep-konsep moralitas. Urgensitasnya tidak bisa dielakkan lagi. Namun jangan salah kaprah; (2) Konsep kepemimpinan yang fleksibel terhadap perkembangan zaman bukan berarti kita harus melupakan identitas yang dimiliki.

Selanjutnya, ciri ciri kepemimpinan yang diharapkan menurut Robert L. Katz (1955) dalam jurnalnya Skills of an Effective Administrator yaitu memiliki tiga ketrampilan, yaitu: (1). Ketrampilan teknis (technical skill), adalah pengetahuan dan ketrampilan seseorang dalam proses kebijakan administratif dan/atau teknik; (2) Ketrampilan manusiawi (human skill), kemampuan bekerja secara efektif dengan orang-orang dan membina kerjasama tim; (3) Ketrampilan konseptual (conceptual skill), kemampuan untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, hubungan yang luas dan rencana jangka panjang (visioner).

Dan diharapkan pemimpin yang terpilih nantinya memiliki gaya kepemimpinan yang dibutuhkan menurut Stephen Robbins (1996) bahwa pemimpin transaksional adalah pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas, yang secara eksplisit termasuk pemimpin task oriented dimana penyelesaian tugas menjadi hal utama dengan petunjuk rinci yang wajib dijalankan oleh pengikutnya.

Gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Pemimpin seperti ini mencurahkan perhatian pada kebutuhan pengikutnya, mereka mengubah kesadaran pengikut akan persoalan- persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara cara baru dan mereka mampu membangkitkan serta mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra dalam mencapai tujuan kelompok. (bersambung)

*Penulis adalah konservasionis dan dosen STIE SAK