August 2017 – Green Journalist

Dua Kali Lolos, Penjerat Harimau Sumatera Diringkus

by Afifudin Acal on 28/08/2017

Populasi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di alam liar dipastikan terus berkurang dan terancam. Seekor lagi satwa dilindungi itu dijerat dan dibunuh kemudian dijual pemburunya.

Penjualan jasad harimau sumatera itu dibongkar Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sumatera dan Polisi Hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL). Mereka meringkus seorang pemburu saat menjual bangkai harimau yang berhasil dijeratnya.

“Pelaku berinisial I alias M (59), warga Desa Sei Serdang, Batang Serangan, Langkat, Sumut. Dia sehari-hari bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit pada salah satu perusahaan perkebunan,” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Sumatera Halasan Tulus, Senin (28/8).

IM mengaku memasang jerat di pinggir areal TNGL. Dia mengetahui di sekitar lokasi itu ada harimau yang sering melintas karena sering menemukan jejaknya.

Setelah 7 hari memasang jerat, serkor harimau terperangkap kemudian mati. IM menghubungi seseorang berinisial S untuk menjualnya.

Ketika transaksi berlangsung, IM langsung ditangkap di Desa Sei Serdang, Minggy (27/8). “Kita menyita barang bukti satu ekor harimau berjenis kelamin betina dalam keadaan mati,” jelas Halasan.

Harimau betina yang terjerat diperkirakan berusia 13 tahun. Panjangnya 195 cm dan tinggi 85 cm.

Bangkai harimau beserta pelaku kemudian dibawa ke markas SPORC Brigade Macan Tutul Balai Gakkum KLHK Sumatera di Mariendal. IM mengaku bukan baru kali ini menjerat harimau. Sebelumnya laki-laki ini sudah dua kali berhasil menjerat satwa langka itu kemudian menjualnya. Dia baru tertangkap saat aksi ketiga.

IM dijerat dengan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dia terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Saat ini, IM telah dibawa ke kantor BBTNGL di Jalan Selamat, Medan. Dia masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan adanya pelaku lain yang terlibat dalam perburuan dan jual beli satwa dilindungi itu.

Perburuan terhadap harimau sumatera terus mengancam keberadaan satwa itu di alam liar. Padahal populasinya saat ini dalam status kritis. Diperkirakan hanya tersisa 300-an ekor yang hidup di habitat aslinya di Sumatera. [merdeka/acl]

Energi Green Style Kebijakan Lingkungan Perubahan Iklim

Gubernur Aceh Berkomitmen Kurangi Emisi

by Afifudin Acal on 26/08/2017

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan serius dalam menjaga lingkungan untuk mengantisipasi panas bumi. Karena mengeksplorasi energi fosil tersebut tanpa disadari telah menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca.

Aceh yang masih memiliki hutan yang cukup luas menjadi tumpuan Indonesia untuk mengurangi panas bumi. Oleh karena itu, Irwandi memasukkan program pelestarian lingkungan sebagai salah satu program prioritas pemerintah Aceh.

Irwandi mengatakan, antisipasi panas bumi yang tinggi dengan cara instan telah membuat kondisi bumi semakin memburuk. Aceh yang masih banyak hutan diharapkan mendukung pengurangan emisi sebesar minimal 7 persen dari 29 persen sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo.

“Ada tiga program yang menyentuh masalah ini, yaitu: Aceh Green, Aceh Energi dan Aceh Seumeugot (Aceh memperbaiki),” katanya di Banda Aceh, Selasa (22/8).

Dia meminta kepada warga untuk mengurangi penggunaan pengatur suhu, AC. Karena AC dapat membuat cuaca bumi semakin panas. Selain itu, untuk mengaktifkan AC, diperlukan energi fosil yang telah diubah menjadi listrik.

“Untuk mengatasi kondisi ini, dunia harus bergerak bersama-sama menjaga ekosistem bumi agar tetap stabil,” tegas Irwandi.

Irwandi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pelestarian ekosistem bumi dan melindungi kawasan hutan. Sebab hutan merupakan sarana paling efektif menyerap gas emisi yang menjadi penyebab tingginya suhu bumi.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Saminuddin mengaku, telah melakukan moratorium hutan pada periode semenjak periode lalu. Usia moratorium itu kini telah berjalan 10 tahun. Dua tahun lalu, pemerintah bahkan melakukan moratorium tambang.

“Langkah strategis ini menjadi bukti kita komit untuk mengurangi emisi. Dia bahkan merekrut 2000 tenaga kontrak untuk menjaga hutan. Saya yakin apa yang dilakukan bapak gubernur tidak berani dilakukan daerah lain,” tutupnya.[merdeka]

Hutan Kebijakan Lingkungan

Kehadiran 29 PPNS Perkuat Berantas Perusak Hutan di Aceh

by Afifudin Acal on 26/08/2017

BANDA ACEH – Kehadiran 29 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, akan memperkuat memburu pelaku illegal loging dan perusak hutan di Aceh.

Selama ini, lemahnya pemberantasan pelaku illegal loging dan perambah huatan karena kurangnya PPNS di DLHK Aceh. Setiap ada kasus, DLHK Aceh tidak langsung bisa memproses, karena banyak PPNS sudah menduduki jabatan struktural. Sehingga mereka tidak lagi bisa memegang kasus bila ada pelaku illegal loging ditangkap.

Tak hanya itu, Kepala DLHK Aceh, Saminuddin B.Tou juga menyebutkan, keterbatasan anggaran yang dimiliki juga faktor utama tak bisa diselesaikan banyak kasus. Karena untuk memproses sebuah kasus membutuhkan anggaran besar.

“Selama ini memang ada banyak kelemahan, antara lain kita tidak punya penyidik, ada penyidik tidak bisa melakukan kerjanya karena sudah menduduki jabatan struktural,” kata Saminuddin B.Tou, Jumat (25/8) di Banda Aceh.

Menurutnya, dukungan biaya yang cukup sangat menentukan keberhasilan dalam membongkar kasus peredaran illegal loging di Aceh. Hingga sekarang, pihaknya masih sangat merasakan atas kekurangan tersebut.

“Ketika kita menemukan barang bukti kayu memerlukan biaya angkutan dan itu tidak bisa maksimal kita lakukan kalau tidak ada,” jelasnya.

Kendati demikian, Saminuddin B.Tou memiliki harapan besar masa akan datang bisa bekerja memaksimal dalam memberantas illegal loging. Karena DLHK Aceh saat ini sudah memiliki 29 penyidik yang tersebar di wilayah kerja masing-masing di Aceh.

“Insya Allah kedepan akan lebih efektif bekerja dengan ada 29 PPNS untuk memperuat operasi penertiban peredaran ini,” jelasnya.

Saminuddin B.Tou berjanji, dengan adanya penambahan personel PPNS akan terus melakukan petrili secara berkelanjutan. Bahkan akan melakukan razia-razia sampai ke kilang kayu, untuk memersika kelengkapan surat resmi.

“Nanti kita akan lihat, karena kita juga sudah mempersiapkan operasi lainnya, jadi operasi penertiban peredaran hasil hutan ini juga tidak menghilangkan kesempatan kita untuk melakukan operasi lainnya,” ungkapnya.

Meskipun tidak semua operasi ini dilakukan tindakan penegakan hukum, sebutnya, ini akan dilihat dari besar dan dampaknya. Bila memang berdampak besar akan dilakukan penegakan hukum.

“Kalau yang kecil-kecil kita peringatkan saja. Masih juga terulang kita akan tegakkan hukum,” tukasnya.