Pada hari Kamis (27/12/2018) sekira pukul 17.30 wib, masyarakat Pantanlah melaporkan bahwa mereka menemukan satu ekor gajah liar yang mati dipinggir sungai Kreung Peusangan dsn. 4 Kp. Pantanlah Kec. Pintu Rime Gayo. (more…)
December 2018
Banda Aceh – Di masa lalu gampong (kampung) berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa dan karakter keacehan yang tangguh. Tapi setelah bencana gempa dan tsunami di Aceh, peran gampong mulai agak berkurang. Dahulu ada istilah pageu gampong yakni sistem penjagaan adat dan budaya gampong yang memiliki ketahanan terhadap rongrongan, intervensi, atau pengaruh anasir luar.
(more…)
Banda Aceh – Perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sangat penting, karena merupakan kawasan strategis nasional. “Ekosistem Leuser adalah kawasan strategis nasional karena fungsi lingkungan KEL. Sangat penting untuk melindungi kawasan ini, karena menyediakan air dan udara bersih serta mengurangi dampak bencana, seperti erosi, hama, dan perubahan iklim,” Kata ketua HAkA Foundation, Farwiza Farhan, Rabu (19/12/2018). (more…)
Jakarta – Model Nadya Hutagalung meluncurkan buku berjudul Walk with Me. Buku ini menjadi narasi personal Nadya dalam kehidupannya sebagai figur publik dan kampanyenya untuk berbagai isu lingkungan.
Hasil dari penjualan buku setebal 348 halaman ini akan didonasikan ke Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), organisasi nirlaba yang fokus pada isu-isu lingkungan dan pengembangan masyarakat, terutama mereka yang tinggal berdekatan dengan kawasan konservasi orangutan di Sumatera.
Nadya Hutagalung mulai bekerja untuk membuat buku ini sejak 2015. Ia ingin menceritakan perjalanan kariernya selama lebih dari 30 tahun. Wanita berusia 44 tahun ini menceritakan awal masuk ke dunia model hingga keterlibatannya dalam aktivitas di dunia lingkungan. Nadya tidak memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan melalui buku ini.
“Secara garis besar menurut saya sangat penting untuk mengerti bagaimana semua makhluk hidup bisa bersatu. Kita semua tinggal di planet yang sama dan kita harus kerja sama,” tutur Nadya di Jakarta, Jumat, (7/12/2018).
Dalam buku ini, Nadya juga menunjukkan orang-orang yang memiliki peran penting dalam hidupnya. Walaupun dikenal sebagai sosok yang menjaga kehidupan pribadinya, pembaca bisa melihat hubungan Nadya dengan suaminya, Desmond Koh, dan anak-anaknya, Tyrone, Fynn, Nyla.
Nadya juga menunjukkan hubungannya dengan ibu dan ayahnya, Ricky Hutagalung dan Dianne Thompson, serta bersama beberapa teman dekatnya. Dalam buku ini, Nadya menunjukkan foto wajah anak-anaknya ke publik untuk pertama kalinya.
“Saya hanya ingin menunjukkan paket lengkap, ini kehidupan saya. Mereka adalah bagian penting dari kehidupan saya,” kata Nadya.
Bukan hanya mengenai karier dan keluarga, Nadya juga menggambarkan perjalanan hidupnya melalui karya fotografi Davy Linggar. Mereka pergi ke berbagai tempat yang memiliki makna penting untuk Nadya, termasuk Jakarta, Ubud, Singapura, Medan, Nepal, dan Kenya. Melalui foto-foto ini, Nadya juga mendiskusikan beberapa isu preservasi lingkungan dan konservasi satwa yang menjadi fokus dari tugasnya sebagai UN Environment Goodwill Ambassador.
Buku ini diformat sebagai coffee table book, dengan ukuran yang cukup besar dan sampul keras. Buku dijual dengan harga Rp 1,75 juta dan hanya dijual di The Papilion Duo di Indonesia. Dia bekerja sama dengan Didit Hediprasetyo sebagai direktur kreatif, Winda Malika Siregar sebagai direktur editorial, dan Boedi Basoeki sebagai penerbit.[]
Sumber: tempo.co
Pengelolaan sumber daya alam sektor tambang yang mendapat penolakan dari masyarakat berpotensi memunculkan pelanggaran HAM. Banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia terkait pendirian tambang, mulai dari intimidasi, pengancaman, pemerkosaan, pembunuhan, kriminalisasi dan sampai pada penghilangan orang secara paksa. Dalam beberapa catatan persoalan lingkungan hidup di Aceh juga terjadi hal yang sama dan masyarakat selalu berada di pihak yang dirugikan.
Persoalan tambang di Beutong Ateuh Banggalang ACeh berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM masa depan. Gejolak penolakan tambang oleh masyarakat jika tidak mendapatkan respon baik dari Pemerintah Aceh dikhawatirkan akan menjadi pemantik terjadinya konflik yang lebih luas. Karena persoalan tambang di Beutong Ateuh Banggalang tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan hidup, sosial budaya, dan HAM, juga masalah kewenangan dan kekhususan Aceh yang dilanggar oleh Pemerintah Pusat.
DPRA dalam merespon tuntutan masyarakat pada tanggal 6 November 2018 telah melaksanakan rapat paripurna khusus terkait permasalahan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Beutong Ateuh Banggalang. Berdasarkan keputusan paripurna DPRA Nomor 29/DPRA/2018, yang disampaikan kepada Plt. Gubernur Aceh dan Kepala BKPM RI, menetapkan: (1) Menyatakan bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
(2) Merekomendasikan kepada Kepala BPKM RI untuk mencabut/membatalkan izin Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang diberikan kepada PT. EMM untuk melakukan eksploitasi di Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya serta Kecamatan Celala dan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
(3) Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017.
Atas hasil paripurna itu, sampai hari ini Plt. Gubernur juga belum melakukan langkah konkrit menindaklanjuti keputusan DPRA. Selain itu, Plt. Gubernur Aceh juga belum merespon tuntutan massa mahasiswa, OKP/Ormas, anggota DPRK, anggota DPD RI, dan tuntutan berbagai komponen masyarakat yang disampaikan dalam berbagai aksi di Aceh.
Hari HAM Sedunia 10 Desember 2018 setidaknya menjadi momentum bersama untuk menagih janji pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam bingkai perdamaian menyelesaikan persoalan HAM masa lalu dan potensi pelanggaran HAM masa depan dalam sektor pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Untuk mengisi momentum tersebut, WALHI Aceh, Koalisi NGO HAM bersama Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) dan segenap elemen sipil lainnya membuat aksi damai pada hari HAM sedunia 10 Desember 2018. Aksi ini akan berlangsung di kantor Gubernur Aceh dan bundaran Simpang Lima Banda Aceh. Kita berharap Plt. Gubernur Aceh berada ditempat saat aksi damai berlangsung sehingga pernyataan sikap massa dapat diterima secara langsung. [rel]
Page 1 of 2