December 2018

Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye dan DAS Peusangan merupakan bentang alam yang kaya melintasi kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, Aceh Timur dan Aceh Utara. Potensi yang tersimpan di DAS tersebut diantaranya lahan, air, hutan, keragaman hayati, karbon dan lain-lain.DAS ini mempunyai nilai penting sebagai pendukung mata pencarian manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan data Aceh dalam angka (2016) terdapat 1,433, 216 jiwa manusia menggantungkan hidupnya dari keberadaan DAS Jambo Aye.

Keberadaan DAS ini mulai terancam akibat berbagai faktor diantaranya : lemahnya pengelolaan lahan /hutan, political will, illegal logging, perambahan dan perburuan satwa. Untuk memperkuat pengelolaan hutan/lahan maka Pemerintah Indonesia terus mendorong berbagai kebijakan di sektor kehutanan dengan memperhatikan tiga aspek yaitu Ekologi, Ekonomi dan Sosial.

Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah mendorong praktek pengelolaan hutan Lestari melalui skema Sertivikasi Legalitas Kayu Hutan Produksi ke perusahaan atau Badan Usaha yang bergerak di bidang produksi kayu.

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh Republik Indonesia sejalan dengan skema regulasi kayu Uni Eropa melalui European Union Timber Regulation (EUTR) yang berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Hal ini didukung dengan penandatanganan FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement) antara Republik Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 30 September 2013.

SVLK merupakan sebuah inisiatif dari para pihak (multistakeholder) yang dibangun dan bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari.[rel]

Sumber: Forum Jurnalis Lingkungan

Banda Aceh – Mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat sejak usia sekolah. Hal ini penting karena Aceh merupakan Provinsi yang rawan terjadinya bencana. Bahkan sudah sepatutnya mitigasi bencana masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Selain itu perlu selalu dipraktekkan misalnya melalui simulasi bencana, seperti gempa bumi dan banjir yang paling sering terjadi selama ini.

Wakil Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Aceh, TM Zulfikar dalam siaran persnya, Sabtu (1/12/2018) mengatakan bahwa tidak semua bencana itu membunuh. Gempa bumi misalnya, justru korban tewas karena tertimpa bangunan-bangunan yang roboh, ujarnya.

Di beberapa Negara misalnya saja di Jepang, sering terjadi bencana alam, kerap diguncang bencana gempa bumi yang besar. Namun, korban jiwa bisa diminimalisir dengan mitigasi. Oleh karena itu berbagai upaya terkait Pengurangan risiko bencana (PRB) perlu terus dilakukan.

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana.

Semua elemen masyarakat perlu bekerja lebih keras dalam menyebarkan kepedulian dan mengembangkan semangat bersama agar masyarakat memiliki kesadaran, wawasan dan kemampuan di bidang kebencanaan. (rel)

Upaya Penyelamatan DAS di Aceh dengan SVLK

Mitigasi Bisa Perkuat Pengurangan Risiko Bencana Aceh