Pada hari Selasa Kalimantan Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang telah secara resmi menginisiasi Model Ekonomi Hijau Indonesia (Indonesian Green Economy Model/I-GEM) sebuah perangkat utama yang dapat mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia yang ambisius.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini tetap mempertahankan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius sebesar 26% pada tahun 2020. UNDP telah mendukung pengembangan Model Ekonomi Hijau untuk Kalimantan Tengah (KT-GEM). Menggunakan sistem pendekatan yang dinamis, model ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menilai dampak dari keputusan pembangunan dari perspektif keberlanjutan sosial-ekonomi dan lingkungan.
I-GEM memiliki tiga indikator baru untuk merencanakan dan melacak transformasi ke ekonomi hijau. Indikator tersebut adalah PDRB Hijau (Green GDP), PDRB Masyarakat Miskin dan Pekerjaan Hijau (Green Jobs). Green GDP adalah ukuran alternatif pertumbuhan PDB yang mempertimbangkan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Pekerjaan Hijau yang layak – sebuah indikator yang dikembangkan oleh ILO – mengukur jumlah Pekerjaan Hijau yang diciptakan dalam transisi menuju ekonomi hijau. PDRB Masyarakat Miskin mengukur proporsi pendapatan rumah tangga miskin yang berasal dari jasa ekosistem dengan mempertimbangkan ketergantungan mereka yang relatif lebih tinggi pada layanan ini dibandingkan dengan rumah tangga yang lebih kaya.
I-GEM merupakan hasil kerjasama antara Program Pengembangan Kapasitas Rendah Emisi (Low Emission Capacity Building Programme/LECB) UNDP dengan UKP4 dan BAPPENAS.
Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang mengatakan bahwa “KT-GEM dapat membantu mempertajam analisis dalam proses perencanaan pembangunan, serta meningkatkan keyakinan perencana untuk menetapkan program dan kegiatan yang paling besar memberikan dampak pada peningkatan PDRB sektoral maupun provinsi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin “.
” Melalui permodelan, maka rencana program dan kegiatan akan lebih fokus, terarah dan efisien dalam mencapai PDRB yang tinggi namun tetap dalam koridor kelestarian alam,” tambah Teras.
Sebuah studi baru-baru ini oleh UNDP juga menemukan bahwa pendapatan sekitar 76% dari provinsi miskin di pedesaan dihasilkan dari jasa ekosistem yang disediakan hutan. Dijuluki sebagai “paru-paru dunia”, Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling berhutan di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia.
Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann mengatakan penting bagi provinsi seperti Kalimantan Tengah untuk mengakui pentingnya perlindungan hutan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
“Kerusakan ekosistem yang diakibatkan deforestasi akan berdampak paling signifikan terhadap masyarakat miskin karena mereka harus bergantung pada ekosistem untuk mata pencaharian mereka. Kami berharap bahwa model ekonomi hijau ini akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang melindungi kepentingan masyarakat miskin dan melestarikan sumber daya alam, “kata Trankmann.
“UNDP siap untuk terus mendukung transisi Indonesia menuju model pembangunan yang lebih hijau baik di tingkat pusat dan daerah”, tambahnya.[rel]
