Bupati Aceh Jaya Bahas Barrier Gajah Bersama Masyarakat

Pertemuan antara Bupati Aceh Jaya & masyarakat membahas barrier Gajah | Foto: Ist

Calang – Bupati Aceh Jaya mengundang berbagai instansi terkait, pemerintah Kecamatan Mukim dan Geuchik di kabupaten Aceh Jaya yang sering mengalami konflik gajah untuk mendiskusikan teknik penanggulangan yang berdampak jangka panjang. Pertemuan berlangsung di ruang pertemuan Setdakab Aceh Jaya, 20 April lalu. Acara sekaligus mensosialisasikan rencana pemasangan barrier (penghalang) buatan untuk memperkuat formasi barrier alami berupa tebing dan gugus perbukitan terjal, dan rawa dalam yang sudah ada sehingga diharapkan gajah akan tetap berada didalam habitat nya dan tidak keluar ke kawasan budidaya masyarakat.

Situasi konflik gajah liar dan manusia menempatkan kedua pihak pada situasi dirugikan, dimana solusi tunggal dalam penyelesaian masalah ini belum ada. Kepala Balai BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo, yang juga menjadi moderator pada acara diskusi tersebut menyampaikan bahwa sebagian besar persebaran populasi gajah di Aceh, berada di luar kawasan konservasi yang dikelola langsung oleh BKSDA Aceh. Persebaran populasi gajah liar lebih banyak berada diatas kawasan hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan bahkan juga dikawasan APL yang sudah dibebani hak HGU oleh berbagai pihak swasta. Aceh Jaya adalah salah satu contoh yang unik dimana tidak satupun kawasan konservasi dibawah BKSDA berada di Kabupaten ini, tapi populasi gajah masih ada dan cukup signifikan.

Kepala BKSDA menyampaikan bahwa Aceh Jaya tidak kekurangan habitat gajah. Yang perlu dilakukan di masa depan adalah mengelola habitat ini secara lebih aktif, salah satunya dengan menerapkan strategi barrier buatan, sehingga Aceh Jaya akan memiliki kawasan perlindungan gajah yang tidak hanya menjadi solusi bagi kondisi konflik selama ini, tapi akan menjadi solusi bagi konservasi gajah dalam jangka panjang. Kepala BKSDA menyampaikan bahwa skema pengelolaan yang sedang dilakukan adalah secara kolaboratif melalui sebuah konsorsium yang terdiri dari BKSDA Aceh, KPH wilayah I dan lembaga CRU Aceh yang didukung oleh skema pendanaan dari TFCA Sumatera.

Kepala KPH wilayah I, Fajri turut menghimbau bebagai kalangan untuk mendukung program pemasangan barrier ini, karena tujuanya tidak lain adalah untuk kemaslahatan masyarakat semata, peletakan posisi barrier lebih banyak berada didalam kawasan hutan dalam pengelolaan KPH wilayah I. Akan tetapi karena orientasinya adalah mengikuti formasi barrier alami, maka bisa jadi beberapa lokasi barrier akan terletak diatas kawasan budidaya masyarakat.

Terhadap rencana ini, berbagai respon positif diungkapkan oleh Camat Darul Hikmah, Camat Krueng Sabee, Camat Sampoiniet dan Camat Setia Bakti beserta para geuchik maupun mukim yang berhadir. Mereka berharap hendaknya program ini melibatkan secara langsung pihak kecamatan dan masyarakat desa dan diharapkan program ini tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan usaha diatas lahan yang telah menjadi hak nya.

Direktur CRU Aceh Wahdi Azmi, yang ikut hadir bersama tim, menjelaskan bahwa pemasangan barrier buatan ini akan menambah kelengkapan strategi mitigasi konflik gajah di Aceh Jaya. Lokasi-lokasi pemasangan barrier ini sendiri telah diinspirasi oleh data dari GPS Collar (kalung GPS) yang telah dipasang di salah satu kelompok gajah di Aceh Jaya dimana data ini memberikan informasi setiap 4 jam sekali posisi pergerakan gajah, sehingga dapat mempelajari bagaimana kelompok gajah menggunakan habitatnya dan memberikan informasi titik-titik pintu masuk ke kawasan budidaya yang kemudian akan dipasang barrier.

Wahdi menyebut bahwa pihaknya bersama Pusat Kajian Satwa Liar (PKSL) di Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah mendukung BKSDA Aceh untuk memasang GPS collar pada gajah liar di Aceh. Progam ini juga didukung oleh peneliti Post Doctoral dari dari India bernama Dr. Gaius Wilson yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala. BKSDA Aceh sudah memasang 5 GPS collar di Aceh dan masih berencana memasang beberapa lagi termasuk di bagian selatan dari kabupaten Aceh Jaya.

Staff ahli Bupati Muchtaruddin, yang juga mantan kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh menutup pertemuan dengan sebuah refleksi sejrah betapa sulitnya menangani konflik gajah di Aceh jaya pada masa beliau bertugas. Konflik datang tidak mengenal waktu, kadang-kadang di bulan puasa dan hari raya masih disibukkan dengan urusan konflik gajah.

“Barrier ini hanya dipasang di beberapa tempat yang ada kekosongan barrier alami, bukan disepanjang batas habitat gajah. Mari kita dukung program ini demi kemaslahatan masyarakat banyak,” demikian ungkap beliau mengakhiri pertemuan.[rel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *