close

laut

Ragam

Lindungi Spesies Laut, Pemerintah Bentuk Jejaring Kawasan Konservasi

Jakarta-Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkomitmen untuk menetapkan dan mengelola kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Untuk memperkuat peran dan manfaat ekologi serta sosial-ekonomi dari Kawasan konservasi perairan yang sudah dikembangkan di Indonesia dalam skala yang lebih luas dan efektif, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan (MPA network) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.

Untuk mewujudkan pada hari Kamis 13 Juni 2019, USAID Indonesia mengadakan Lokakarya Petunjuk Teknis Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Jakarta. Perwakilan Pemerintah termasuk Andi Rusandi, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan perwakilan USAID Indonesia termasuk Mathew Burton, the Environment Office Director, serta perwakilan dari mitra konservasi menghadiri acara yang dibuka oleh Direktur KKHL.

Menurut Andi Rusandi, jejaring Kawasan Konservasi Perairan bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Prioritas jejaring KKP adalah melindungi species laut serta menjaga ekosistem laut sebagai bank ikan.

“Hingga bulan Desember 2018 sudah terdapat 177 Kawasan Konservasi Perairan yang diresmikan, 35 KKP yang menjadi prioritas sudah dimasukkan ke Bappenas. Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan sangat penting agar kawasan-kawasan konservasi tersebut dapat bekerjasama, berbagi pengalaman, informasi dan penyelesaian masalah” demikian disampaikan Andi Rusandi.

“USAID Indonesia merasa terhormat telah menjadi mitra KKP dalam mewujudkan komitmen dan upaya nyata semua pemangku kepentingan di Indonesia melalui pengembangan dan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Perairan dengan cara yang lebih luas, lebih efektif dan efisien,” kata Matthew Burton.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan dan desain teknis Jejaring KKP.

Baru-baru ini, USAID Indonesia memfasilitasi studi banding (Cross-Learning) ke California, AS, bagi pemangku kebijakan dari KKP dan DKP provinsi di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan menerima pembelajaran tentang pengelolaan jejaring kawasan konservasi perairan di California, AS.

Saat ini masalah jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara, berbeda dengan mengelola KKP secara individual dimana sudah terdapat banyak modul, pedoman, riset dan cara penilaian.

USAID Indonesia mendukung KKP untuk mencapai Tujuan 14 SDGs dan khususnya untuk meningkatkan manfaat ekologis, sosial dan ekonomi dari pengelolaan Kawasan konservasi perairan bagi masyarakat untuk masa depan Indonesia. Bantuan teknis ini merupakan implementasi nyata dari Perjanjian Teknis USAID Indonesia dengan KKP tentang Program Keanekaragaman Hayati Laut dan Perikanan Berkelanjutan USAID, yang ditandatangani pada Juli 2016.

Andi Rusandi mewakili Pemerintah Indonesia menghargai bantuan USAID yang mengalokasikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan khususnya di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

Jejaring KKP itu sendiri menurut IUCN-WCPA, merupakan upaya pengembangan sekumpulan unit-unit kawasan konservasi perairan yang dikelola secara bersama-sama dan sinergis pada berbagai skala luasan dan dengan berbagai tingkat perlindungan dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan yang lebih efektif, komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan dengan pengelolaan kawasan konservasi secara sendiri-sendiri.[rel]

read more
Perubahan Iklim

Permukaan Samudera Pasifik Semakin Tinggi

Permukaan air laut terus naik di Samudra Pasifik di lepas pantai Filipina dan Australia Timurlaut karena manusia terus mengubah iklim, demikian  studi baru yang diungkapkan pada Rabu (23/7/2014).

Para peneliti menggabungkan data permukaan air laut belakangan ini yang dikumpulkan dari satelit dan tradisional untuk mengetahui seberapa banyak fenomena iklim yang terjadi secara alamiah dan disebut Pacific Decadal Oscillation (PDO) mempengaruhi pola kenaikan permukaan air laut di Pasifik.

PDO adalah pola temperatur di Samudra Pasifik, yang berlangsung rata-rata 20 sampai 30 tahun dan memberi pengaruh penting pada kecenderungan permukaan air laut.

Tim penelitian itu mereka ulang  permukaan air laut sejak tahun 1950.

Lalu, mereka menyisihkan dampak PDO sehingga bisa lebih memahami pengaruhnya pada peningkatan permukaan air laut di Pasifik saat ini.

“Anggapan selama ini ialah jika PDO dihilangkan dari persamaan, maka tidak ada kenaikan air laut ini di beberapa bagian Pasifik,” kata peneliti utama studi itu Asisten Profesor Benjamin Hamlington dari Colorado University di jejaring universitas tersebut.

“Tapi, kami mendapati bahwa kenaikan permukaan air laut di lepas pantai Filipina dan Australia Timurlaut tampaknya anthropoganic (disebabkan oleh manusia) dan akan terus berlangsung tanpa osilasi ini,” katanya.

Tim tersebut memperkirakan daerah samudra di dekat Filipina dan Australia Timurlaut naik sekitar satu sentimeter per tahun akibat pemanasan yang disebabkan oleh manusia.

Walaupun pola permukaan air laut tidak secara geografis seragam –kenaikan permukaan air laut di beberapa daerah berkaitan dengan turunya permukaan air laut di daerah lain– rata-rata kenaikan permukaan air laut global ialah tiga militer meter per tahun.

Beberapa ilmuwan memperkirakan permukaan air laut global mungkin naik sekitar satu mata atau lebih hingga akhir abad ini sebagai akibat dari pemanasan rumah kaca, kata para peneliti tersebut.

Studi baru itu memperlihatkan para ilmuwan mungkin bisa meneliti samudra lainnya guna mengukur dampak akibat ulah manusia, kata Hamlington.

“Jenis penelitian ini mungkin mulai mengungkapkan pola yang mungkin tidak kita duga,” katanya.[]

Sumber: antaranews.com

read more
Kebijakan Lingkungan

Indonesia, Timor-Leste dan Australia Teken Perjanjian Kelautan

Sebuah kawasan tropis penting yang memainkan peran utama dalam sirkulasi laut dunia akan mendapatkan manfaat Deklarasi Kementerian yang ditandatangani hari ini. Para menteri dari Timor – Leste, Indonesia dan Duta Besar Australia untuk Indonesia mengesahkan Program Aksi Strategis regional yang akan mempromosikan pemulihan, konservasi dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir untuk lautArafura dan Timor – yang dikenal sebagai kawasan ATS .

Kawasan signifikan ini, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, memberikan mata pencaharian bagi jutaan orang dan memberikan kontribusi besar terhadap pangan domestik dan ekspor. Kawasan laut ini mempunyai ekosistem pesisir dan laut yang paling murni dan sangat terancam punah di dunia, menekankan kebutuhan mendesak untuk pengelolaan lintas batas.

Kedua laut juga memainkan peranan ekonomi dan ekologis penting di tiga negara yang berbatasan dengan mereka yaitu: Indonesia , Timor – Leste dan Australia . Kawasan ini sangat kaya akan sumber daya kelautan serta cadangan minyak dan gas.

“Kerjasama dan kolaborasi regional semacam ini sangat penting untuk melindungi dan mengelola sumber daya global yang berharga ini, ” kata Country Director United Nations Development Programme (UNDP), Beate Trankmann.

Deklarasi ini mendukung hal-hal utama yang berkaitan dengan lingkungan dalam Program Aksi Strategis regional tersebut, termasuk memulihkan dan mempertahankan perikanan; memulihkan habitat yang rusak; mengurangi polusi berbasis lahan dan sumber polusi laut ; melindungi spesies laut dan mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor terkait.

UNDP bekerja sama dengan kementerian terkait menyediakan keahlian teknis untuk membantu membentuk Program Aksi Strategis regional tersebut, mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya, dan akan mendukung pelatihan, kebijakan, tata kelola dan proyek berbasis masyarakat untuk melaksanakan program tersebut.

Deklarasi yang mendukung Program Aksi Strategis tersebut ditandatangani oleh Menteri  Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Sutardjo; Menteri Pertanian dan Perikanan Timor -Leste, Dr. Mariano Assanami Sabino; dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty.

Deklarasi ini juga menyetujui pembentukan sebuah mekanisme regional antara Pemerintah Indonesia, Republik Demokratik Timor Leste dan Pemerintah Australia untuk memastikan koordinasi dan kapasitas yang memadaiuntuk pengelolaan yang berkelanjutan dan terpadu di kawasantersebut. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan Sekretariat Regional untuk mekanisme koordinasi ini di Bali.[]

read more
Kebijakan Lingkungan

Aktivis Pesisir Bahas Pemulihan Laut di Banda Aceh

Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan KuALA) bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia melaksanakan diskusi kelompok terfokus dengan tema Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Pembahasan Draft Rencana Pemulihan Laut Indonesia 2025 (Versi Maret 2014). Diskusi diikuti oleh puluhan aktivis lingkungan terutama yang bekerja dalam advkasi isu-isu pesisir, Jum’at (11/4/2014) di Banda Aceh.

Koordinator KuALA, Marzuki menyampaikan Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus negara kelautan terbesar di dunia. Negara besar ini memiliki wilayah seluas 5,1 juta meter persegi dan tidak kurang dari 13.466 pulau termasuk 92 pula terluar yang membentuk garis dan halaman terdepan negeri yang megah dijuluk Nusantara.

Namun diibalik cerita megah tersebut, krisis besar dari tata-kelautan yang dijalankan selama ini sungguh kita rasakan. Bangsa ini secara serius telah menghadapi pengelolaan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dan arah pembangunan pesisir dan kelautan yang lebih berpihak terhadap modal dan investasi asing.

Kondisi aktual diatas ternyata adalah masalah klasik yang telah dihadapi jauh sebelum dan sejak Era Reformasi dimulai dari tahun 1998. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah dibentuk sejak tahun 1999 sudah semestinya harus lebih serius dalam memastikan kepemimpinan, teladan dan keberpihakan dalam membangun kemandirian dan ketangguhan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sementara aktivis Greenpeace, M. Ariefsyah mengatakan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu, pada akhir Mei 2013 lalu di Benoa, Bali, telah mendeklarasikan dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung terwujudnya Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025.

Sebagai tindak lanjut pengawalan masyarakat sipil terhadap Visi #Laut2025, saat ini tengah disusun Peta-jalan Rencana Pemulihan Laut Indonesia 2015-2025 yang merupakan masukan dan hasil dari FGD masyarakat sipil di Denpasar Bali, pada tanggal 16 Oktober 2013 dan di Lombok Timur pada 19 Oktober 2013.

” Acara ini dilaksanakan guna membangun ruang-ruang kritis dalam pembahasan dan penyempurnaan Peta Jalan Laut 2025 serta terus menggerakkan semangat perbaikan terhadap tata-kelola kelautan dan perikanan di Indonesia termasuk Aceh,” ujar Ariefsyah.  []

read more
Ragam

Tabrakan Kapal Sebabkan Minyak Cemari Terusan Houston

Satu kapal dan satu tongkang yang berisi hampir satu juta galon bahan bakar bertabrakkan dan mengakibatkan tumpahan minyak di Terusan Kapal Houston di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat (AS), demikian keterangan pihak penjaga pantai setempat.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu sore (22/3/2014) di Terusan Kapal Houston di Teksas Selatan, dan tongkang berisi 924.000 galon bahan bakar bertabrakkan dengan kapal dagang sepanjang 178 meter.

Operator tongkang itu mengaktifkan rencana tanggap darurat yang menyelamatkan semua anak buah kapal (ABK)-nya yang berjumlahj enam orang, dan semuanta berada dalam kondisi stabil, kata pihak berwenang.

Tumpahan minyak telah dilaporkan di perairan tersebut, tapi jumlah minyak yang bocor tidak diketahui pada saat ini.

Pihak berwenang menyatakan, tongkang tersebut sedang dalam pelayaran dari Kota Texas ke Bolivar saat tabrakan terjadi, dan tongkang itu ahirnya tenggelam di terusan.

Lalu lintas laut di terusan yang paling berpengaruh di Houston Ship Channel itu telah dihentikan untuk sementara, dan hingga Sabtu malam belum diketahui sampai kapan akan dibuka lagi.

Pemilik tongkang dilaporkan mengusahakan reakti terpadu dengan pihak penjaga pantai AS dan Texas General Land Office di lokasi kecelakaan.

Peristiwa itu tercatat sebagai tabrakan kedua di Houston Ship Channel dalam waktu sekira satu pekan. Pada 14 Maret 2014 ada satu kapal barang yang membawa gandum bertabrakkan dengan tongkang yang membawa 840.000 galon bahan bakar di terusan tersebut, namun tidak mengakibatkan tumpahan minyak. []

Sumber: antaranews.com

read more
Perubahan IklimRagam

Perubahan Iklim Akibatkan Perubahan Radikal Antartika

Para peneliti mengatakan perubahan iklim menyebabkan modifikasi laut secara luas dimasa mendatang. Perubahan ini membuat wilayah terbuka bebas es yang lebih besar dan mempengaruhi siklus hidup dari semua komponen ekosistem. Hasil penelitian ditulis dalam sebuah makalah yang diterbitkan dan didanai oleh National Science Foundation  NSF). Para peneliti menarik informasi dengan memakai Regional Ocean Modeling System, sebuah pemodelan komputer yang mengevaluasi lautan es, laut dan atmosfer.

Peneliti menyatakan bahwa ” memprediksi perubahan masa depan dalam ekosistem adalah sangat menantang , ” dalam makalah yang diterbitkan dalam Geophysical Research Letters. Perubahan diprediksi oleh model komputer memiliki potensi untuk menciptakan ” dampak penting tapi tak terduga pada ekosistem laut paling murni “.

Peneliti mencatat, angin dan perubahan suhu, akan mempengaruhi keseimbangan ekologi di dasar rantai makanan Antartika – termasuk perubahan dalam distribusi ganggang seperti udang krill dan gegat Antartika – yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan di bagian atas rantai makanan termasuk penguin, anjing laut dan ikan paus, yang tergantung pada spesies sumber makanan tersebut.

Sebuah tim dari empat peneliti dari Virginia Institute of Marine Science ( VIMS ) di College of William and Mary dan the Center for Coastal Physical Oceanography at Old Dominion University in Norfolk, bersama-sama melakukan penelitian ini.

Seorang profesor di VIMS, Walker O. Smith  Jr dan penulis utama riset tersebut mengatakan pemodelan ini menunjukkan bahwa perubahan substansial dalam pengaturan fisik dari samudera akan menyebabkan perubahan besar dalam rantai makanan, perubahan yang didorong oleh perubahan iklim global. Disebutkan, samudera 100 tahun dari sekarang akan menjadi sistem yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal sekarang.

The U.S. Antarctic Program (USAP), mengkoordinasikan semua penelitian AS di Benua paling selatan dan di Samudra bagian Selatan serta menyediakan dukungan logistik yang diperlukan peneliti.

Para peneliti mencatat bahwa selama 50 tahun terakhir distribusi dan tingkat es laut Antartika atau es yang mengapung di atas permukaan laut telah berubah secara drastis. Di antara perubahan-perubahan ini adalah penurunan es laut di sektor Bellingshausen – Amundsen, namun juga terjadi peningkatan es laut di Laut Ross Antartika.

Sumber: enn.com

read more
Ragam

Pengelolaan Kekayaan Laut Aceh Masih Rendah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu nelayan Aceh sebesar Rp 75 miliar untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cici Sutardjo di Lampulo, Banda Aceh, Sabtu 8 Maret 2014.

Menurut menteri Sharif, bantuan itu untuk meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan, dan produktivitas nelayan dengan  menerapkan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan. “Juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan daya saing nelayan Aceh,” ujarnya.

Bantuan yang diberikan untuk nelayan berupa 27 unit kapal Inkamina, bantuan program Perikanan Tangkap untuk 130 kelompok usaha bersama dan juga pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lampulo Banda Aceh.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, meski Aceh dikelilingi kawasan perairan laut seluas 295 ribu kilometer persegi, namun pengelolaan sumber daya alam ini belum optimal. Potensi  perikanan laut Aceh yang diperkirakan mencapai 1,8 juta ton per tahun, baru bisa diproduksi 10 persen saja.

“Tidak heran jika kehidupan nelayan Aceh banyak yang berada di bawah garis kemiskinan,” kata Gubernur. Pemerintah Aceh dengan dukungan pusat juga terus mendorong produktivitas nelayan Aceh yang perkiraan jumlahnya mencapai 65.000 orang.

Kawasan perikanan Lampulo termasuk lokasi bisnis sangat strategis di Aceh. Selama dua bulan terakhir, produksi ikan yang didaratkan di Lampulo mencapai 70 ton pe hari dengan perputaran uang mencapai Rp 1,5 miliar per hari dan melibatkan 5.000 tenaga kerja.

“Kami berencana meningkatkan peran pelabuhan ini menjadi Internasional Fishing Port yang mampu menampung kapal perikanan berukuran diatas 100 Gross Ton,” ujar  Zaini.

Sumber: TGJ/tempo

read more
Ragam

Hamparan Noda Hitam Seluas 800 Km Dekati Brasil

Dalam salah satu citra satelit milik NASA, terlihat hamparan noda hitam mendekati pesisir pantai Sao Paulo, Brasil yang berbatasan dengan Atlantik.

Pada gambar yang diambil oleh Aqua, pesawat luar angkasa NASA yang didesain untuk melacak siklus pergerakan air di Bumi. Hamparan ini terlihat memanjang, hampir sepanjang 800 kilometer di atas lautan.

Menurut para biolog lokal, hamparan menghitam itu terdiri dari hewan-hewan mikroskopik yang disebut dengan Myrionecta rubra. Jika dilihat dari dekat, hamparan itu berwarna merah gelap. Namun sinar matahari yang dipantulkan di laut membuat kumpulan hewan ini terlihat hitam dari orbit.

Tak Berbahaya
Penemuan hamparan seperti ini biasanya menandakan hadirnya ancaman serius bagi kehidupan laut. Jika hamparan tersebut berupa makhluk hidup, senjata ultrasound biasanya digunakan untuk membasmi mereka. Lalu, apakah kumpulan Myrionecta ini berbahaya?

Hewan-hewan ini berenang beberapa meter di bawah permukaan laut, dan mereka memang pencuri. Myrionecta rubra hidup dengan memangsa ganggang laut, melahap kloroplas mereka agar ia bisa melakukan proses fotosintesis sendiri. Meski begitu, ia tidak menghadirkan ancaman besar bagi hewan laut.

Sumber: NGI

read more
1 2
Page 1 of 2