panas bumi

Jakarta Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDN) Rida Mulyana meminta masyarakat segera melaporkan jika mengetahui ada proyek panas bumi yang merusak lingkungan.

Rida mengatakan, laporan perlu karena pemerintah sejauh ini menilai proyek panas bumi yang sudah beroperasi atau sedang dikembangkan telah mengikuti aturan perihal kelestarian lingkungan.

Dia pun menantang untuk membuktikan jika ada proyek panas bumi yang merusak linggkungan ataupun adat istiadat.

“Setiap proyek selalu jaga adat istiadat, ada berapa banyak proyek PLTP di Indoensia yang merusak hutan? Menghabiskan air? Merusak cagar budayanya?Kalau ada laporkan saya,” kata Rida di Kantornya, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Sebaliknya, dengan adanya proyek panas bumi wilayah sekitar justru tertata dengan baik. Selain itu proyek tersebut juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut dia, perusahaan pengembang energi panas bumi justru mengembangkan adat istiadat wilayah tersebut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Malah jalannya baik, penduduknya kerja di situ. Tidak hanya menyediakan listrik tapi membawa kesejahteraan. \Nggak mungkinlah ( merusak),” ungkapnya.

Rida pun membantah jika proyek panas bumi bisa menggunduli hutan. Pasalnya energi panas bumi sangat bergantung air dan air tersebut berasal dari hutan.

“Ada  hujan kan merembes, karena ada magma dibawah memanaskan hot rock jadi reservoar karena dipanasin ini nggak bisa kemana-maan kita bikin sumur, uapnya masuk ke turbin, turbinnya muter buat listrik,” pungkasnya.

Sumber: liputan6.com

Anggota Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsya menyebutkan krisis energi yang selama ini dihadapi Aceh akan terjawab melalui kesiapan PLTU Nagan Raya yang diharapkan beroperasi Desember 2013 ini. Ia meyakinkan para investor untuk melihat Aceh sebagai tujuan investasi yang potensial untuk kepentingan jangka panjang.

“Ketersediaan energi menjadi salah satu pra-syarat penting bagi investor. Alhamdulillah Aceh sekarang memiliki PLTU di Nagan Raya dengan kapasitas 220 Megawatt. Kita harap Desember bisa beroperasi sehingga bisa menjawab segala tuntutan kalangan investor,” demikian ujar Riefky Rabu (27/11/2013) menyikapi pelaksanaan Aceh Business Forum yang digelar oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh di Jakarta Senin kemarin.

Masih menurut Riefky selama ini ketersediaan listrik di Aceh hanya mencapai 300 Megawatt. Suntikan energy listrik dari PLTU Nagan Raya sebesar 220 Megawatt akan menutupi kebutuhan listrik di sektor industry, khususnya di wilayah Barat-Selatan.

Sementara itu, pada 2016 mendatang PLTA Peusangan di Aceh Tengah diperkirakan juga akan beroperasi secara optimal. Penyedian energy listrik sebanyak 88 Megawatt akan memberikan kemudahan bagi pra investor yang ingin berinvestasi di wilayah Tengah Aceh, khususnya di sektor perkebunan.

Di lain hal, dia berharap Pemerintah Aceh dapat melakukan berbagai terobosan lainnya untuk menarik minat investor. Selain harus melakukan perbaikan infrastruktur secara memadai hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh, gerakan promosi dan publikasi Aceh harus dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur.

Tidak hanya itu, dia juga memberikan penekanan khusus berkaitan dengan upaya pemangkasan birokrasi sehingga memudahkan para investor untuk datang Aceh.

Sumber: theglobejournal.com

Menurut Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswo Utomo, di Jakarta, Selasa (26/11/2013), upaya menambah sumber listrik baru sudah tidak dapat dihindari agar tidak terjadi krisis listrik.

“Bahwa tantangan pemerintah Indonesia adalah bagaimana cara kita bisa membangun pembangkit listrik paling tidak 5.000 megawatt per tahun, kemudian kalau untuk geotermal itu kira-kira paling kita 400 megawatt per tahun, ini terus dilaksanakan, harus dilaksanakan kalau tidak nanti Indonesia bisa krisis,” ujar Susilo.

Pengamat kelistrikan dari Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa mengatakan untuk memenuhi kebutuhan geotermal di tanah air butuh waktu dan investasi besar.

“Untuk listrik, itu proyeksi kebutuhan kita sampai dengan 2020 dibutuhkan 4.000 – 5.000 megawatt new install capacity setiap tahun untuk memenuhi tingkat pertumbuhan listrik saat ini. Jadi memang dibutuhkan pembangkit baru,” kata Fabby Tumiwa.

“Rencana sampai tahun 2020 itu panas buminya itu diharapkan bisa terbangun tambahan 4.000 megawatt, 10 tahun kita 400 megawatt per tahun, tapi kalau kita liat track dari 2010 sampai dengan saat ini kayaknya realisasi untuk bisa 4.000 megawatt tambahan sampai dengan 2020 itu susah terpenuhi, kurang realistis target itu mungkin, pembangunan panas bumi lambat sekali,” lanjutnya.

Fabby menambahkan, pemerintah harus mempermudah aturan agar para calon investor berminat berinvestasi sektor geotermal, terutama masalah perizinan. Ia menilai untuk mengembangkan geotermal di Indonesia membutuhkan pihak asing karena selama ini Indonesia masih harus banyak belajar pada tiga negara yaitu Selandia Baru, Islandia, dan Amerika Serikat.

“Masalah lelang, perizinan itu selalu jadi isu, lelang yang dilakukan oleh pemerintah biasanya tidak menghasilkan kandidat investor yang baik, yang mendapatkan WKP, wilayah kerja panas bumi itu tidak mampu untuk merealisasikan investasi karena masalah perizinan, sudah dapat izin tapi begitu mau eksekusi masih ada kendala masalah izin penggunaan kawasan hutan,” jelas Fabby.

“Ada beberapa yang beralasan masalah regulasi tapi kalau saya lihat regulasi panas bumi sudah lebih bagus ya, tetapi memang kualitas investor juga tak mau mengambil resiko, finansialnya terbatas, modal investasi 2.500 sampai 4.000 dollar per kilowatt tergantung pada lokasi, tergantung pada ukuran kualitas uap steam-nya, kita juga banyak belajar panas bumi dari New Zealand, dari Islandia juga banyak  tapi untuk teknologi itu Amerika sudah mengembangkan,” kata pengamat kelistrikan dari Institute for Essential Service Reform ini.

Hingga saat ini  kemampuan produksi listrik nasional sebesar 40.000 megawatt sementara kebutuhan listrik nasional sebesar 32.000 megawatt. Meski masih surplus 8.000 megawatt, pemerintah tetap berupaya menambah 5.000 megawatt setiap tahun untuk cadangan.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi listrik sebesar Rp100 trilyun, namun anggaran subsidi listrik tahun depan akan turun menjadi sebesar Rp72 triliun.

Sumber: NatGeo Indonesia