close

August 2014

Ragam

JKMA Aceh Barat Selenggarakan Workshop Asset Mukim

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan dukungan dan apresiasi kepada Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh  ( JKMA) Aceh terhadap penguatan Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dikatakan oleh bupati Aceh Barat melalui asisten I bidang pemerintahan Aceh Barat, Drs. Malik Raden, M.Si, dalam kegiatan Workshop Harta Kekayaan Mukim Kabupaten Aceh Barat, bertema,“ Mendorong upaya pengelolan Sumber Daya Alam berbasis kearifan Lokal ”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten Aceh Barat, 24 Agustus 2014 di Aula Hotel Meuligoe Aceh barat.

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang sejalan dengan agenda pemerintah kabupaten Aceh barat dalam mengimplementasikan Qanun no 3 tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim di Kabupaten Aceh Barat, sehingga diperlukannya sinergi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan dan elemen masyarakat sipil dalam upanya penguatan mukim di Aceh Barat, kata Drs. Malik Raden, M.Si.

Koordinator Dewan Adat JKMA-Bumoe Teuku Umar, T. Adian mengatakan kegiatan workshop ini merupakan upaya JKMA Aceh membantu pemerintah dalam upaya penguatan mukim di Kabupaten Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sangat berkomitmen dan terus berupaya serta mendukung agar qanun no 3 tahun 2010 tentang pemerintahan mukim dan gampong dapat berjalan optimal. Disamping itu upanya pemerintah kabupaten Aceh Barat dalam membina dan mengembangkan potensi masyarakat adat akan terus dijalankan dan dalam Waktu Dekat akan disahkan Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan,  tambah Drs. Malik Raden, M.Si

JKMA Aceh sebagai salah satu stakeholder masyarakat akan terus mendorong kemandirian masyarakat adat Aceh agar tercipta masyarakat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, tutup Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh periode 2013-2017 Zulfikar Arma.[rel]

read more
Ragam

Ini Sebab Hutan Leuser Tak Masuk Dalam Tata Ruang Aceh

Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) sampai hari ini masih saja menimbulkan polemik walaupun RTRWA tersebut telah ditetapkan sebagai Qanun No. 19 tahun 2013. Salah satu polemik yang paling mengemuka adalah hilangnya nama “Leuser” dalam qanun tersebut. Pada   pertemuan antara aktivis lingkungan Aceh yang tergabung dalam Tim Koalisi Peduli Rawa Tripa (TKPRT) dengan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, Rabu pagi (20/8/2014) kontroversi ini dijawab oleh pemerintah Aceh.

Pertemuan antara TKPRT dan Gubernur Aceh ini membicarakan tentang masa depan hutan gambut Rawa Tripa, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan isu penambangan liar (ilegal mining). Sebanyak 15 aktivis dari TKPRT memenuhi ruang pertemuan namun dikarenakan waktu yang singkat hanya beberapa orang saja mendapat kesempatan berbicara.

Sejumlah Kepala Dinas memberikan respon atas berbagai kritik yang disampaikan oleh pihak LSM lingkungan (baca: Gubernur Aceh Sebut Perlu Aksi Nyata Lindungi Rawa Tripa). Menurut hasil penelitian yang dilakukan Tim dari Universitas Syiah Kuala, sekitar 11.395 hektar hutan gambut Rawa Tripa masih bisa diselamatkan.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Aceh, Husaini Syamaun mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh aktivis lingkungan pada prinsipnya sudah sejalan dengan Pemerintah Aceh. Hanya saja menurutnya, perlu waktu untuk merealisasikannya.

“Kita komit menjadikan Rawa Tripa sebagai kawasan hutan gambut,” tegasnya. Walaupun sebenarnya Rawa Tripa terletak diluar kawasan hutan, sambungnya lagi.

Husaini mengusulkan memberikan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada hutan Rawa Tripa yang hendak direstorasi tersebut. Ia meminta LSM dapat membantu dan Pemerintah bersedia memfasilitasi terealisasinya HKm.

Bila pengelolaan hutan diberikan kepada masyarakat, maka nantinya hutan ini dengan sendirinya akan menjadi hutan adat, kata Husaini. Masyarakat dapat mengelola HKm selama 35 tahun sehingga generasi berikutnya akan mengetahui hutan tersebut telah dikelola oleh nenek moyangnya.

“Apa masyarakat bersedia mengelola hutan kemasyarakatan atau hutan desa,” ujarnya. Pemerintah menyambut baik siapa saja yang hendak membantu skema hutan ini. Sebab sejak dulu belum ada rumus pengelolaan hutan oleh masyarakat di Aceh.

Pernyataan ini sempat diklarifikasi oleh Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Efendi Isma, yang mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hutan Adat bukanlah milik negara. “Jika HKm atau hutan desa itu berarti masih milik negara, tidak ada pengakuan hutan adat,” tegasnya.

Kepala Bappeda Aceh, Prof. Abubakar Karim, dalam pertemuan itu menyatakan bahwa  penyusunan tata ruang Aceh sudah sangat panjang prosesnya, dimulai sejak tahun 2000 dimana sudah dilakukan kegiatan padu serasi. Tim tata ruang menerima masukan dari berbagai pihak.

Abubakar mengingatkan jangan sampai Qanun RTRWA ini dibatalkan hanya karena ada beberapa masukan untuk perbaikan.

“Aceh sudah terlalu lama tidak punya tata ruang, lebih baik kita berjalan dalam remang-remang daripada berjalan dalam kegelapan. Disana-sini masih ada kelemahan tetapi masih ada peluang untuk melakukan review di masa mendatang,” katanya.

Prof. Abubakar juga menceritakan sedikit kilas balik ditetapkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 1993. Sebelum KEL ditetapkan, di daerah tersebut ada berdiri sekolah, fasilitas pemerintah yang dibangun melalui program Inpres dan kebun penduduk sehingga ketika KEL ditetapkan sebagai kawasan lindung maka fasilitas-fasilitas tersebut harus dikeluarkan. Dalam Qanun RTRWA sekarang, fasilitas-fasilitas tersebut di keluarkan dari KEL sehingga wilayah lindung menjadi berkurang.

Abubakar menambahkan bahwa tata ruang bukanlah semata-mata narasi (qanun) saja melainkan juga spasial (peta wilayah) yang jelas pengelolaannya. “Tata ruang masih dilanjutkan dengan tata ruang kawasan, kemudian dilanjutkan lagi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Masih banyak aturan-aturan turunan yang perlu didorong terus,” jelasnya.

Asisten I Pemerintahan Aceh, Iskandar A Gani, yang mendapat kesempatan terakhir berbicara mengemukakan alasan mengapa KEL tidak dimasukan kedalam Qanun RTRWA.

“KEL akan diatur dalam aturan tersendiri oleh Pemerintahan Aceh, ini sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh. Tapi kita masih menunggu turunnya RPP kewenangan,” katanya. Jika RPP kewenangan ini tidak dikeluarkan maka konflik regulasi akan terjadi terus di Aceh.

Aktivis lingkungan, T. Muhammad Zulfikar kepada Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah, mengatakan sangat berharap pemerintah segera mengeluarkan rekomendasi atau surat izin agar pihak pihak LSM dan daerah siap melaksanakan restorasi kawasan Rawa Tripa.[]

read more
Kebijakan Lingkungan

Gubernur Aceh Sebut Perlu Aksi Nyata Lindungi Rawa Tripa

Pertemuan antara aktivis lingkungan Aceh yang tergabung dalam Tim Koalisi Peduli Rawa Tripa (TKPRT) dengan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, berlangsung Rabu pagi (20/8/2014) di Pendapa Gubernur, Banda Aceh. Gubernur Aceh yang didampingi oleh kepala dinas dan sejumlah stafnya menyatakan komitmennya untuk menjaga hutan Rawa Tripa dan meminta jajaran terkait di bawahnya segera merealisasikan rencana menjadikan Rawa Tripa sebagai hutan konservasi.

Pertemuan antara TKPRT dan Gubernur Aceh ini membicarakan tentang masa depan hutan gambut Rawa Tripa, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan isu penambangan liar (ilegal mining). Sebanyak 15 aktivis dari TKPRT memenuhi ruang pertemuan namun dikarenakan waktu yang singkat hanya beberapa orang saja mendapat kesempatan berbicara.

Dalam kesempatan pertama, anggota TKPRT, T. Muhammad Zulfikar menjelaskan tentang kondisi hutan gambut Rawa Tripa terkini secara umum. Mantan Direktur Walhi Aceh periode 2009-2013 menceritakan kondisi Rawa Tripa sejak dikeluarkannya izin perkebunan untuk perusahaan dimasa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (2007-2012) hingga kasus bergulir ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) di Banda Aceh. Kasus ini sendiri telah dimenangkan oleh aktivis lingkungan dimana MA telah mengeluarkan putusan hukum tetap mencabut izin perkebunan yang diberikan kepada PT Kallista Alam.

Pasca pengembalian hutan Rawa Tripa seluas 1.605 hektar maka menurut TKPRT hutan tersebut perlu direstorasi kembali hingga kembali seperti sediakala. Hutan gambut yang sebagian besar memiliki kedalaman lebih dari tiga meter tersebut banyak dikonversi menjadi sawit sehingga merusak ekosistem dan menghilangkan habitat satwa liar.

“Perlu ada peta yang jelas tentang hutan gambut, (sehingga tahu) berapa hutan Tripa yang perlu diselamatkan dengan cepat. Kami pihak LSM bersedia membantu melakukan restorasi di Tripa yang telah rusak,” kata T. Muhammad Zulfikar.

Selanjutnya Efendi Isma dari Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) lebih menyoroti tentang Qanun RTRW Aceh yang menurut kajian pihaknya masih mengandung banyak kekeliruan. Ia mengatakan penyusunan RTRW Aceh tidak aspiratif dan tidak melibatkan masyarakat luas. Qanun RTRW Aceh tidak memasukan Kawasan Ekosistem Leuser dan tidak memasukan permintaan masyarakat tentang pengakuan hutan adat.

“Kami beberapa waktu lalu menjumpai Kemendagri di Jakarta, mereka mengatakan bisa saja membatalkan dikarenakan substansinya banyak bertentangan. Menurut kami bila rumusnya saja sudah salah maka hasilnya bisa babak belur,” kata Efendi Isma.

Menanggapi pernyataan oleh dua aktivis lingkungan tersebut, Dr. Zaini Abdullah memberikan respon dengan mengatakan bahwa masalah kehutanan merupakan problem yang luar biasa yang dihadapinya sejak menjabat Gubernur Aceh. “Ada pihak-pihak yang tidak senang sehingga membawa kasus ini ke PTUN. Namun Alhamdulillah kita menang,”ujarnya.

Zaini berharap masyarakat sipil yang diwakili oleh LSM lingkungan dapat memberikan kritik yang membangun, bukan kritik yang meminta semuanya dibongkar.

“Tentang Rawa Tripa sendiri sudah bagus, kami akan buat telaahan staf. Aksinya yang perlu sekarang. Banyak (lahan) yang diserobot sekarang, sayang sekali. Padahal kita hanya bekerja untuk rakyat,”ucapnya.

Zaini Abdullah berharap pertemuan antara aktivis lingkungan dan Pemerintah Aceh bukan hanya berlangsung hari ini saja tapi juga perlu bertemu lagi lain hari. “Jika perlu duduk lagi, silahkan beritahu kami,” kata Gubernur Aceh yang terpilih dari Partai Aceh tersebut.[]

read more
Energi

Krisis Listrik Berkelanjutan

Pertumbuhan kebutuhan listrik nasional tiap tahun rata-rata sebesar 9 persen. Kebutuhan di Jawa-Bali 7,2 persen dan di luar Jawa-Bali di atas 12 persen lebih. Dengan perhitungan sederhana, dalam waktu 10 tahun, Indonesia diperkirakan butuh pasokan listrik sebanyak dua kali lipat (Iwa Garniwa, 2013). Dengan kalkulasi itu, pemerintah (baca: Perusahaan Listrik Negara) harus menyediakan 4.000 megawatt listrik setiap tahun.

Ironinya, pemerintah seolah tak mampu menjawab pesatnya kebutuhan masayarakat akan daya listrik. Peningkatan kebutuhan listrik belum seimbang dengan peningkatan pasokan listrik dari kilang-kilang penghasil energi. Saat ini, menurut data PLN 2013, sumber energi utama di perusahaan listrik plat merah itu dalam memasok energi adalah solar, gas alam, dan batu bara. Kebutuhan akan energi fosil ini masih dominan sangat dominan.

Diperkirakan, 88 persen pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil, terdiri dari 44 persen batubara, 23 persen dari solar, dan 21 persen gas alam. Angka ini jelas tak sebanding dengan pembangkit listrik menggunakan sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, matahari, hidro (air) dan lainnya, yang hanya 13,7 persen.

Ketergantungan pada bahan bakar minyak untuk kepentingan kelistrikan nasional tentu sangat mengkhawatirkan. Secara ekonomis, penggunaan BBM memaksa pemerintah mengeluarkan subsidi, pada 2013, sebesar Rp 78,63 triliun. Belum lagi realitas bahwa cadangan minyak nasional hanya 3,7 miliar barel, atau hanya 0,3 persen dari cadangan minyak global. Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi 830.000 barrel per hari. Jumlah ini tidak sepadang dengan kebutuhan minyak di Indonesia yang mencapai 1,2 juta barel per hari (Komaidi Notonegoro ,2013).

Peluang energi panas bumi
Jika dibandingkan dengan sumber energi fosil, panas bumi (geothermal) merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan (clean energy). Potensi energi panas bumi terbesar di dunia.  dengan setidaknya 29 giga watt total potensi panas bumi. Posisi Indonesia yang berada di kerangka tektonik dunia, sangat berkaitan erat dengan surplus energi terbarukan ini (Wahyuningsih, 2005).

Indonesia mempunyai sumber panas bumi tersebar di 250 lokasi dengan total potensi lebih dari 28.000 megawatt (MW). Jumlah potensi yang berhasil diolah dari pemanfaatan energi panas bumi untuk listrik saat ini baru mencapai 1.324 MW. Salah satu yang menjadi penyebab kecilnya jumlah pertumbuhan adalah harga listrik dari panas bumi yang tidak kompetitif. Saat ini harga jual listrik dari pembangkit panas bumi ke PT PLN sekitar 7,5 sen dolar Amerika per kilo watt hour (kWh). Dengan total potensi 28.617 megawatt (MW) atau sekitar 40 persen dari potensi panas bumi dunia. Sedangkan jumlah pengembangan hanya sekitar 1.341 MA atau 4,6 persen dari potensi yang ada (Pertamina geothermal.2013).

Pemerintah harus memberi kepastian jaminan Internal Rate of Return (IRR) di sektor energi terbarukan panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi hanya terjadi oleh single buyer; PTPLN (Rahmat Gobel, 2014). Inilah yang menjadi pemicu permasalahan harga jual listrik. Permen ESDM Nomir 2 Tahun 2011 menetapkan harga energi listrik dari energi panas bumi sebesar 9,7 sen dolar Amerika/kWh sebagai harga tertinggi.

Salah satu solusinya adalah adanya regulasi yang memberikan fleksibilitas bagi PLN dalam pembelian energi sesuai dengan harga ekonomis penyediaan energi serta penawaran negosiasi harga listrik panas bumi, sementara harga jual listrik dari pembangkit diesel sekitar 20 sen dolar Amerika/kWh dan pembangkit gas sekitar 13 sen dolar Amerika/kWh. Kalau harga jual kita tidak kompetitif, sulit bagi investor untuk akselerasi proyek geothermal. dengan harga sangat murah (Pertamina Geotermal,2013).

Dilain sisi, analisa perkirakan harga yang sesuai untuk listrik geothermal sekitar US$ 11-14 sen/kWh. harga tersebut tergantung dari lokasi dan kompleksitas sumber panas bumi, Kendala lainnya adalah besaran harga dalam eksplorasi energi panas bumi di Indonesia yaitu pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik lebih mahal dibanding dengan harga listrik yang dibeli oleh PLN, harga yang dibeli oleh Pertamina sebesar USD14–16 sen (Kisaran Rp 1.857 harga  kurs 1 USD  – Rupiah 11.610) sedangkan harga yang dibeli oleh PLN di bawah harga yang ditawarkan tersebut. (Pertamina geothermal.2013)

Harga jual listrik dari EBT yang terlalu murah, membuat investor kurang tertarik dan juga kalah bersaing dengan BBM yang disubsidi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2012 untuk menaikkan harga jual listrik dari panas bumi. Sebelumnya, tarif listrik dipatok maksimal 9,7 sen (1,261 Rupiah harga  kurs 1 USD  – Rupiah 11.610 ) dolar AS per kWh.

Namun, dengan aturan baru naik menjadi 10-18,5 sen dolar AS per kWh tergantung wilayahnya, Variasi harga jual listrik tersebut tergantung tempat, daerah perintis, dan nilai ekonomis. Saat ini Pemerintah juga mewajibkan PLN membeli listrik sesuai permen.(Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, 2013)

Fundamental Energi  
Dalam kebijakan energi nasional, panas bumi ditargetkan menjadi penyokong 5 persen bauran energi nasional pada tahun 2025. Namun jika dilihat dari pertumbuhan, target ini sepertinya tidak bakal tercapai karena saat ini panas bumi baru berkontribusi 1 persen; perkembangan sangat lambat (WWF, 2012).

Harmonisasi kebijakan harus ada disektor pengembangan energi panas bumi, yang saat ini diatur melalui  UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang EnergiPanas Bumi sebagai kegiatan pertambangan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur kawasan lindung dengan skema pinjam pakai kawasan dan  UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Ketiga aturan ini belum mengakomodir implementasi energi panas bumi dan resolusinya adalah perlu adanya penyesuaian atau revisi peraturan kehutanan dan panas bumi yang berlaku saat iniagar dapat mendorong percepatan implementasi pengembangan panas bumi.

Disamping sisi kebijakan, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, khususnya tantangan  dalam implementasi  panas bumi di Indonesia. Jika ini terus ditingkatkan, insya Allah, dapat menjadi jawaban atas krisis kebutuhan listrik nasional. Kebijakan energi nasional menetapkan agar panas bumi dapat menyokong 5 persen energi nasional pada 2025. Pengembangan dan pemanfaatan panas bumi penting untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.

Jika perlu, pemerintah membentuk kelembagaan setingkat kementerian untuk mengelola energi panas bumi. Masa depan pengelolaan energi Indonesia harusnya bertumpu pada energi panas bumi, terutama mengingat besarnya potensi panas bumi hingga 25 tahun yang akan datang. Jikapemerintah berhasil memanfaatkan 50 persen dari potensi tersebut, maka pada pada 2030 diperkirakan energi panas bumi mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik Indonesia.

Lebih unggul
Banyak alasan mengapa kebijakan energi listrik Tanah Air harus beralih menggunakan energi terbarukan, terutama geothermal. Pertama, hampir seluruh sumber panas bumi berada di areal hutan lindung/kawasan konservasi. Energi panas bumi membutuhkan hutan untuk menjaga sistem sumber air. Kondisi ini jelas memberikan dorongan agar tutupan hutan di Indonesia terjaga.

Selain tidak menimbulkan polusi dan mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil, geothermal adalah salah satu  energi yang tidak akan habis, bersih, ramah lingkungan, dan mengurangi emisi gas efek rumah kaca. Dengan kata-kata lain, ketersedian energi geothermal dapat menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

*) penulis adalah Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan TGK Chik Pantee Kulu, Banda Aceh/Pegiat Lingkungan Aceh, berdomisili di Jl. Kuwera 1 NO 21 Lamprit, Banda Aceh Hp: 081269923974

read more
Ragam

Merkuri Diduga Cemari Sungai di Pidie dan Aceh Jaya

Inilah kondisi ikan yang mati akibat dugaan keracunan. Dagingnya lembek, mata bengkak, dan insang pecah. Dok: SulaimanInilah kondisi ikan yang mati akibat dugaan keracunan. Dagingnya lembek, mata bengkak, dan insang pecah.
Banda Aceh – Ribuan ikan mati dari aliran sungai di Pidie hingga Aceh Jaya, Aceh. Diduga, karena kebocoran penampungan rendaman pasir yang mengandung emas di Geumpang.

Kejadian itu berlangsung sejak 26 Juli, di Geumpang, Pidie. Aliran sungai yang terhubung ke Krueng Teunom, Aceh Jaya,  membuat ikan di sana mati. Warga yang juga keracunan setelah mengkonsumsi ikan tersebut dilarikan ke rumah sakit.

Kuddi, panglima krueng (pawang sungai) Sarah Raya, mengatakan, jarak antara Geumpang hingga ke Krueng Teunom sekitar 57 kilometer. “Dari hari raya ke tiga sampai ke mari, ikan mati,” kata Kuddi, yang dihubungi Sabtu (2/8/2014).

Adi Saputra, warga Teunom mengatakan, ikan-ikan itu mengapung terbawa arus sungai. Warnanya putih pucat. “Insang pecah. Dagingnya lembek,” kata Adi. Sementara Kuddi menambahkan, sisik ikan yang mati memerah, mata bengkak, dan kelamin di perut terburai.

Dua malam sebelum kejadian, Kuddi bersama warga menelusuri sungai mencari ikan kerling. Tak seperti biasa, ikan yang didapat sangat banyak. Ia belum tahu, jika di Geumpang banyak ikan yang mati. “Malam hari raya ke tiga, mulai banyak yang mati,” katanya lagi.

Di hari pertama kejadian, aktivitas masyarakat seperti biasa; mandi, mencuci dan buang air di sungai. Warga bahkan mengambil ikan yang mati untuk dikonsumsi. Namun, beberapa warga mengeluhkan pusing dan badan sakit. Empat orang dilarikan ke rumah sakit, di Teunom. Sejak itu, warga tidak lagi mengkonsumsi apapun yang berasal dari sungai.

Jufri Abdurrahman, Kepala Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom, mengatakan, kejadian itu belum pernah terjadi di daerahnya. Masyarakat telah dihimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan sungai. Pasalnya, keracunan telah terjadi atas beberapa warga di tiga desa: Sarah Raya, Alu Meuraksa, dan Bintah.

Imum Mukim Leutung, Kemukiman Mane, Pidie, Tengku Sulaiman, menyebutkan, dugaan keracunan dari pertambangan tradisional semakin kuat. Pasalnya, pertambangan di sana, diduga tidak hanya menggunakan merkuri. Karbon, soda, obat tetes, hingga cairan berbahaya lainnya juga digunakan.

“Saat emas sudah dipisahkan, pasirnya dibawa turun ke bawah dan dibakar. Kandungan emas lebih banyak,” kata Sulaiman. Karbon yang terkadung dalam cairan itulah yang kemudian dibawa air hujan ke Krueng Geumpang hingga Krueng Teunom. Jika memang terbukti ikan itu mati karena keracunan pertambangan, kata Sulaiman, maka warga bakal menutup pertambangan emas itu.

Di Geumpang, kematian ikan terjadi setelah hujan turun, 26 Juli lalu. “Selama ini di Kemukiman Mane, diterapkan aturan tidak boleh membuka tambang di aliran sungai Krueng Mane. “Jika saluran pembuangan terhubung ke sungai harus tutup,” jelas Sulaiman.

Sehari setelah kejadian di Krueng Geumpang, ikan mati di Krueng Mane. Seminggu setelahnya sampai ke Krueng Teunom, aliran sungai yang langsung terhubung ke laut.

Di wilayah Kemukiman Mane, Sulaiman bersama tokoh masyarakat juga telah membuat pengumuman untuk tidak mengkonsumsi ikan dan air yang  bersumber dari sungai. “Padahal dari dulu, Krueng Mane sumber perekonomian masyarakat sekitar,” kata Sulaiman.

Sulaiman menjelaskan, petugas pemerintahan telah mengambil sampel ikan, untuk uji laboratorium. Senin, hasilnya keluar. “Saya sudah lapor bupati. Ini harus segera diatasi,” tandasnya. [005-mongabay-greenradio]

Sumber: TGJ

read more