REDD

United Nations Development Programme (UNDP) bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, UKP4/Satgas REDD+ dan Bappenas, Senin (2/12/2013) mempresentasikan laporan Indek Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012 di Indonesia di Banda Aceh. Ada sepuluh propinsi yang dinilai indeksnya, Aceh menduduki peringkat terbawah.

Anggota tim penyusun laporan yang hadir dalam presentasi tersebut, Dr. Abdul Wahib Situmorang (UNDP), Purwadi Soeprihanto S.Hut, ME (Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) dan Dr. Sunaryo (staf ahli Menteri Kehutanan). Acara ini dihadiri oleh para aktivis lingkungan dan sejumlah awak media.

Abdul Wahib mempresentasikan laporan yang bertitel “ Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif (Participatory Governance Assessment/PGA)” yang memaparkan beberapa temuan tata kelola kehutanan di Aceh. Dari skala 1-5 (makin besar makin bagus-red) Aceh mendapat indeks 2,07. Sementara sembilan propinsi lain Riau (2,28), Jambi (2,38), Sumatera Selatan (2,19), Kalimantan Barat (2,73), Kalimantan Tengah (2,64), Kalimantan Timur (2,42), Sulawesi Tengah (2,52), Papua Barat (2,29) dan Papua (2,41).

Selain tingkat propinsi, untuk Aceh juga diukur indeks tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat (1,52) dan Aceh Tenggara (1,85). “Dari hasil pemetaan dengan scorecard tidak ada satupun komponen penilaian di Aceh yang mendapat kategori warna hijau (bagus-red). Sebagian besar masuk warna kuning (sedang-red), bahkan warna merah terutama pada tingkat kabupaten,” jelas Abdul Wahib.

Berdasarkan hasil penilaian ini, indeks Propinsi Aceh dan dua kabupatennya, lebih rendah dari indeks rata-rata nasional yaitu 2,33.

PGA mempergunakan 117 indikator untuk menilai kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ 2012. Kesemua indikator ini ditelaah melalui tiga komponen yaitu kerangka hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor (pemerintah, CSO, masyarakat adat/lokal dan pebisnis) dan kinerja. Ada enam isu tata kelola hutan dan prinsip tata kelola diidentifikasi dan menjadi prioritas dalam penilaian indeks ini. Keenam isu tersebut adalah perencanaan ruang dan hutan, pengaturan hak, pengorganisasian hutan, pengelolaan hutan dan kontrol dan penegakan hukum serta kesiapan infrastruktur REDD+.

“Saat presentasi laporan ini dihadapan Pemerintah Aceh, Kadishutbun bertanya Aceh memiliki hutan yang luas, sekitar 60% dari wilayahnya, tapi kenapa kok indeksnya rendah. Saya menjawabnya bahwa pengukuran ini bukan berdasarkan output (hutan) saja. Ini bukan soal hutan bagus atau tidak tetapi ini merupakan agregat dari beberapa indikator. Komponen kinerjanya masih rendah begitu juga kapasitas pemerintah dan pebisninsnya,” jelas Dr. Sunaryo.

Total luas hutan Aceh sesuai SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 170/Kpts-II/2000 tahun 2000 adalah 3.549.813 Ha. Ini menempatkan Aceh diperingkat 12 propinsi yang memiliki kawasan hutan di Indonesia.

Sementara yang menggembirakan, dari penilaian komponen kapasitas aktor, diperoleh indeks kapasitas masyarakat sipil (CSO) yang mencapai 2,75. Laporan menyebutkan kelompok masyarakat sipil cukup aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan yang cukup memadai. Beberapa kelompok masyarakat yang cukup aktif tersebut antara lain Walhi Aceh, WWF, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Institute Green Aceh, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) dan Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA).

Indeks Sebagai Baseline
Jadi apa manfaat pengukuran indeks ini? “ Indeks ini menjadi kerangka acuan, baseline data, sehingga bisa dipantau bersama bagaimana kemajuannya dimasa depan,” jawab Abdul Wahib. Selain itu indeks tata kelola hutan bisa menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pada Minggu malam (1/12/2013) tim sudah berjumpa dengan tokoh Aceh, Mentroe Malik di Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Mentroe Malik mengatakan hasil studi ini penting dan ia berjanji akan mengkomuniskasikan laporan UNDP tersebut kepada pihak terkait. Ini disampaikan oleh Dr. Sunaryo kepada peserta pemaparan.

Dr. Sunaryo menambahkan hasil studi ini bisa masuk ke dalam revisi tata ruang nantinya. “ Harus ada redesain ulang tata kelola hutan Aceh sesuai dengan Undang-undang pemerintah Aceh,” katanya.

Posisi studi yang menghasilkan indeks ini adalah baseline yang nanti akan terus dipantau perkembangannya di masa mendatang. Studi ini memberikan informasi agar tata kelola hutan bisa ditingkatkan. Seluruh stakeholder diharapkan berpartisipasi dalam mengelola hutan.

Laporan juga membeberkan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan hutan. “Bukan hanya kondisi hutan, tetapi juga infrastruktur kehutanan,” kata Purwadi Soeprihanto. Laporan ini dapat dianggap sebagai prakondisi, dimana diharapkan jika prakondisi bagus maka outputnya (hutannya) bagus juga.

Selain itu, Dr. Sunaryo meluruskan pendapat bahwa REDD+ merupakan proyek. “ REDD bukanlah proyek, tetapi merupakan insentif yang diberikan kepada pemerintah pusat dan propinsi yang menjaga hutannya atau mengurangi emisi, “ katanya. Nanti akan ada sharing benefit antara berbagai stakeholder.

Insentif diberikan setelah tata cara pemberiannya disusun dengan jelas. Sampai hari ini, menurut Dr. Sunaryo, tata cara pemberian insentif di Indonesia belum jelas. “ Jadi belum ada pembayaran REDD di Indonesia, yang ada baru komitmen dari negara maju. Insentif akan diberikan tahun 2015, saat ini kita baru menyiapkan pra kondisi. Jika tidak punya baseline maka kita tidak bisa mengklaim dana insentif tersebut,” jelasnya.[m.nizar abdurrani]

Jika para pembuat kebijakan gagal mempertimbangkan secara hati-hati bagaimana mereka mendefinisikan hutan, mereka mengambil risiko mengorbankan potensi keberhasilan program REDD+ yang didukung PBB, yang bertujuan untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, kata para ilmuwan.

Suatu studi kasus baru-baru ini di Indonesia menemukan bahwa  tantangan seperti menentukan perkebunan eukaliptus dan jati sebagai “hutan” dapat memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana emisi karbon dari deforestasi dan degradasi diukur dan dilaporkan, dan bagaimana penyebab deforestasi dikaji, demikian menurut sebuah kajian.

“Definisi  menetapkan parameter yang dengan itu Anda menghimpun informasi mengenai hutan Anda di masa lalu, sekarang, dan masa datang, yang memungkinkan Anda mendesain skema REDD+ yang lebih efektif,” kata Louis Verchot, Direktur Penelitian Hutan dan Lingkungan pada Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), yang juga ilmuwan sekaligus penulis pembantu laporan baru.

“Jika definisi ini tidak jelas dan konsisten maka Anda akan mendasarkan penilaian keberhasilan Anda pada data yang tidak akurat. Anda mungkin berpikir mengalami dampak yang lebih besar dari yang sebenarnya.”

Penelitian tersebut, meninjau data sejarah deforestasi di seluruh kepulauan Indonesia dari 2000 sampai dengan 2009, menemukan bahwa tingkat deforestasi 28 persen lebih tinggi – 1,35 juta hektare lebih – bila menggunakan definisi nasional dibandingkan dengan definisi internasional, atau menggunakan definisi yang hanya mengakui hutan non-perkebunan.

Indonesia adalah salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terkemuka dunia — 85 persen di antaranya berasal dari konversi dan deforestasi lahan. Memilih definisi hutan yang tidak sesuai  dengan kondisi nasional dapat menyebabkan meluasnya area deforestasi yang dikecualikan oleh skema REDD+ dan tambahan 200 juta ton karbon yang dipompa ke atmosfer, ungkap laporan tersebut. Emisi ini harus diperhitungkan jika Indonesia ingin memenuhi janjinya untuk mengurangi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar 26 persen pada 2020 dan untuk keberhasilan 44 proyek REDD+ yang saat ini sedang berjalan.

Studi kasus di Indonesia memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain yang berpartisipasi dalam program REDD+, khususnya kebutuhan untuk secara akurat memonitor dan melaporkan emisi karbon dan tingkat deforestasi mereka.

Data yang dikumpulkan menggunakan citra satelit dan daftar persediaan karbon dipakai untuk menentukan referensi emisi pada tingkat nasional (REL) — patokan untuk mengukur keberhasilan tindakan REDD+ dan dasar untuk menghitung pembayaran kompensasi.

Dengan demikian, kegagalan dalam mengupas semua sumber utama deforestasi secara komprehensf karena kesulitan mendefinisikan hutan dapat mempengaruhi legitimasi skema, kata Verchot, dan itulah sebabnya mengapa pemerintah harus memilih dengan bijak.

“REDD+ memiliki insentif keuangan, sehingga pembuat kebijakan harus sadar ketika mengirimkan definisi kepada Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim [UNFCCC] PBB bahwa mereka akurat dan menjaga cermat,” katanya menambahkan.

Perbedaan dalam Mendefinisikan Hutan 
Meskipun Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) merekomendasikan agar negara-negara melaporkan hilangnya tutupan hutan dan emisi gas rumah kaca menggunakan definisi yang diakui secara internasional, seperti definisi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), tidak ada kesepakatan global mengenai definisi “deforestasi” dan “degradasi” dalam UNFCCC sendiri. Definisi tersebut berbeda-beda di setiap negara, bahkan di tingkat provinsi dan daerah dalam suatu negara.

Di Indonesia, sebagian besar definisi ditentukan oleh Kementerian Kehutanan (MOF) dan perkebunan (hutan tanaman tunggal, seringnya spesies non-pribumi) dianggap sebagai bagian dari domain hutan nasional.

Ini berarti bahwa di bawah Kementerian Kehutanan saat ini, perkebunan jati dan eukaliptus diklasifikasikan sebagai “hutan”, yang bisa memiliki implikasi emisi yang besar, kata Verchot.

Meskipun hutan tanaman memang menyimpan karbon, mereka berkontribusi terhadap pengurangan emisi bila ditanam di lahan kritis dengan kepadatan karbon yang rendah pada awalnya, kata dia menambahkan, sehingga sejarah tanah yang akan ditanami harus dipertimbangkan.

“Beberapa yang tidak masuk ke dalam definisi terbaru adalah hutan tanaman yang menggantikan hutan alam, seperti rawa gambut, yang melepaskan sejumlah besar emisi ke atmosfer,” katanya. “UNFCCC sangat spesifik bahwa emisi dari konversi hutan alam menjadi hutan tanaman harus dipertimbangkan dalam skema REDD+ nasional.”

Dengan pemikiran ini, ilmuwan CIFOR memutuskan untuk kembali memeriksa data sejarah deforestasi di seluruh kepulauan Indonesia untuk mengungkap sejauh mana definisi FAO, definisi “hutan alam” yang mengecualikan hutan tanaman, dan Departemen Kehutanan akan berdampak pada penilaian laju deforestasi dan penyebab deforestasi.

Studi ini menemukan bahwa antara 2000 dan 2009, laju deforestasi seluas 4,9 juta hektare terjadi saat menggunakan definisi FAO, 5,8 juta hektare saat menggunakan definisi “hutan alam” (18 persen lebih tinggi), dan 6,8 juta hektare saat menggunakan definisi MOF (28 persen lebih tinggi).

Pemilihan definisi menyebabkan hasil yang sangat berbeda
Sebagai contoh, di bawah definisi internasional FAO, semak  belukar dianggap hutan sekunder, berdasarkan tutupan dan tinggi kanopi. Ini berarti bahwa di Kalimantan dan Sulawesi, antara 2003 dan 2006, sebagian besar kawasan hutan sekunder yang dikonversi ke semak belukar tidak dihitung sebagai “deforestasi” berdasarkan definisi FAO.

Oleh karena itu, laju deforestasi dua kali lebih tinggi untuk definisi hutan alam Kementerian Kehutanan daripada definisi hutan alam FAO di daerah-daerah ini.

Bahkan, lebih dari setengah total luas area yang terdeforestasi di Indonesia pada 2000-2009 disebabkan oleh konversi hutan sekunder ke semak belukar berdasarkan definisi hutan nasional dan hutan alam, yang tidak diakui oleh definisi FAO.

Baik definisi menurut FAO maupun Kementerian Kehutanan tidak membeda-bedakan perkebunan dan hutan alam. Ini berarti bahwa ketika lebih dari 130.000 hektare lahan gambut, hutan bakau, dan hutan dataran tinggi dikonversi menjadi hutan tanaman di Sumatera pada 2006-2009, mereka diakui sebagai digunduli hanya dengan definisi hutan “alam”.

Tanpa membedakan antara hutan alam dan hutan tanaman, data sering bisa menyesatkan, kata Verchot. Dia menunjuk ke lonjakan dalam laju “deforestasi” di Jawa antara 2003 dan 2006 di mana kedua definisi Kementerian Kehutanan dan FAO mengakui konversi 650.000 hektare perkebunan hutan menjadi lahan pertanian sebagai “deforestasi”, sedangkan definisi alami tidak.

Sementara pentingnya definisi hutan alam semakin diakui oleh LSM, organisasi penelitian, dan dalam perundingan-perundingan REDD+ UNFCCC, Verchot dengan cepat menyebutkan bahwa pilihan definisi terletak di tangan para pembuat kebijakan di Indonesia.

Namun, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil.

Pertama, Verchot mengatakan, definisi internasional yang tidak sesuai dengan keadaan nasional dapat menyebabkan deforestasi yang signifikan.

Kedua, kata dia, “Bagaimana Anda mendefinisikan hutan sangat mempengaruhi apa yang Anda nilai sebagai penyebab deforestasi dan apa yang Anda lakukan mengenai hal itu. Jika definisi Anda tidak mengurangi porsi deforestasi secara signifikan, kebijakan untuk mengurangi deforestasi mungkin melewatkan bagian besar dari masalah dan tidak efektif.”

Sumber: cifor