March 2015 – Green Journalist

Rawa Tripa Resmi Menjadi Kawasan Lindung Gambut

by Muhammad Nizar on 23/03/2015

Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan kawasan Rawa Tripa menjadi kawasan lindung gambut seluas 1455 Ha di areal eks PT Kalista Alam di kawasan Suak Bahung Kecamatan Darul Makmur, Kab.Nagan Raya hari Sabtu (21 Maret 2015). Kawasan yang diresmikan ini adalah bagian dari seluas 11.359 Ha kawasan gambut lindung yang sudah dimasukkan dalam Qanun RTRW Aceh.

Peresmian ini dilakukan setelah proses restorasi seluas 500 Ha berupa penanaman pohon dan penutupan kanal (tabat) sebanyak 18 titik oleh Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun.

Pembuatan tabat dimaksudkan untuk menahan air agar tidak keluar dari kawasan, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi ekosistem lahan basah yang penting untuk menjaga subsidensi gambut, pertumbuhan vegetasi hutan, dan juga menjaga stabilitas hidrologis kawasan dan sekitarnya. Penutupan kanal ini dilakukan pada saluran drainase yang pernah dibuat oleh perusahaan.

Sementara itu rehabilitasi berupa penanaman pohon sebanyak 120.000 batang dilakukan pada areal yang terlanjur rusak, terbuka dan pada lahan tanaman kelapa sawit yang sempat tertanam.

Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Ir.Husaini Syamaun, mengatakan Pemerintah Aceh tetap berkomitmen menjadikan kawasan gambut yang memiliki kedalaman minimal 3 meter sebagai kawasan lindung di luar kawasan hutan. “Kawasan lindung gambut ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, namun tetap membuka ruang kepada masyarakat dan organisasi masyarakat untuk mengelola secara kolaboratif untuk kelestarian fungsi rawa gambut” ujar Husaini.

Acara peresmian ini dihadiri juga oleh Muspika Kec.Darul Makmur, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nagan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV, Yayasan Ekosistem Lestari, TFCA-Sumatra, Tim Koalisi Penyelamata Rawa Tripa, dan perwakilan masyarakat, serta media massa.[rel]

Flora Fauna

Kisah Menyedihkan Cholita Sang Beruang Peru

by Muhammad Nizar on 23/03/2015

Perlakuan manajemen sirkus pada seekor beruang Paddington ini sangat memilukan. Bagaimana tidak, Cholita, begitu ia disebut, dipotong jari jemarinya hingga cakarnya tidak dapat tumbuh, dan giginya sengaja dicabut, semua itu dilakukan dengan tujuan agar sang beruang tidak dapat melukai siapapun ketika dilatih.

Kisah yang dialami Cholita ini menyentuh hati banyak orang sehingga kampanye pun dibuat untuk menyegerakan penyelamatannya. (untuk ikut mendukung kampanya tersebut, buka tautan <a href=”https://www.secure.adi-navs-ldf.org/donate.asp?id=1417&cachefixer=” ini </a>)

Badan amal untuk perlindungan binatang di London, Animal Defenders International (ADI) telah mengutus anggotanya untuk menyelamatkan sang beruang Peru ini.

Pembuat animasi kartun beruang Paddington, Michael Bond, juga turun tangan dalam aksi penyelamatan Cholita. Ia mengatakan kepada publik bahwa ia sangat menyayangi segala jenis beruang, khususnya yang berasal dari Peru. “Yang dialami Cholita merupakan kisah yang sangat menyedihkan. Saya sangat berharap Cholita segera mendapatkan perlindungan yang ia butuhkan,” ungkap Bond.

Presiden ADI, Jan Creamer, mengatakan, “Beruang tua ini telah mengalami siksaan yang berat, namun kita masih dapat memberinya kesempatan untuk menikmati sisa hidupnya dengan layak, dengan menyegerakan kedatangannya ke ADI.” Jelas Creamer

Saat ditahan di kebun binatang, anggota badan amal mengungkap bahwa Cholita terkurung di dalam kotak berukuran 5×5 kaki, giginya hancur, sehingga ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Badan amal ADI juga berharap bahwa mereka dapat membawa sang beruang dan 33 singa lain yang juga sedang dalam upaya pembebasan dari lingkungan sirkus, ke sebuah habitat baru di Colorado bulan April mendatang.

Sumber: NGI/metro.co.uk

Tajuk Lingkungan

Neoliberal, Negara dan Kaum Lapar

by administrator on 20/03/2015

Neoliberal selalu meminjamkan uang dengan bunga. Ia jengkel kepada kedaulatan negara. Pasar bebas sebagai tempat kompetisi untuk bertahan; bukan tempat untuk kedaulatan rakyat. Ia juga pandai menyembunyikan kebenaran dan mengelus batok kepala pemimpin negara ketiga agar malas berpikir.

Tetapi tidak semua orang menyetujui pendapat ini. Namun faktanya setiap dolar yang beredar dalam perdagangan tidak terkait dengan kegiatan ekonomi yang nyata. Seratus persen bahkan lebih – di putar lewat agenda-agenda spekulatif.

Lalu negara ketiga berkompromi dan memungut pajak baru. Mulai dari sini, negara kehilangan rasa malu. Perbudakan modern dengan alasan menyelamatkan kedaulatan pun bermula lewat penghapusan subsidi untuk rakyat dan kenaikan pajak.

Akibatnya, lebih dari separuh penduduk dunia hidup dalam kengerian dan kelaparan. Kesenjangan semakin melebar dalam tatanan ekonomi kasino raksasa. Triliunan orang di dunia belum mendapat akses pengobatan yang murah dan berada di bawah standar dasar sanitasi. Gizi buruk bahkan terjadi di tempat dimana data statistiknya sangat bagus.

Maka sebuah bayangan masa depan yang lebih buruk akan terus menghantui. Tragedi ekonomi, sosial dan ekologis nampaknya semakin tidak terkendali dan tidak benar-benar tertanggulangi. Kengerian tumbuh dengan mantap dan semakin tidak manusiawi.

Reformasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia; memang didukung oleh tingkat antusiasme yang tinggi. Tetapi ada reduksi asing yang kental lewat marketisasi dan privatisasi, meluasnya kebijakan deregulasi dan relaksasi dalam kebijakan ekonomi eksternal yang memperbesar kebebasan bagi pergerakan modal, barang dan jasa – menjalar ke relung-relung kehidupan.

Negara menjadi perantara antara para penindas dengan yang ditindas. Di sini negara adalah entitas imajiner yang dipakai tiap orang untuk hidup dengan ongkos orang lain.

Neoliberal tidak lagi melumuri darah pada tangannya sendiri dan terbebas dari hukum apa saja. Ia dibantu negara yang tidak semata-mata sebagai sistem dan instrumen, tapi ada orang-orang dalam birokrasi dengan bersemangat menangkap kesempatan itu untuk memenuhi hasrat menumpuk kekayaan pribadi dan pengaruh.

Pada titik ini, investasi asing tidak hanya disambut. Ia ditawari berbagai insentif.

Pembangunan berorientasi pasar berlangsung lewat resep yang dianjurkan negara donor dan lembaga keuangan internasional, secara perlahan-lahan menendang kaum lapar ke tepi kubur.[]

Penulis adalah Pemerhati lingkungan dan tinggal di Banda Aceh

Ragam

Perbankan Indonesia Tutup Mata Soal Lingkungan

by Muhammad Nizar on 14/03/2015

Kumpulan berbagai organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bernama Koalisi Responsibank Indonesia telah melakukan penilaian terhadap sejumlah kebijakan investasi 11 bank terbesar di Indonesia, yang terdiri dari 8 bank nasional dan 3 bank asing terbesar. Koalisi ini, terdiri dari Perkumpulan PRAKARSA, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, ICW (Indonesian Corruption Watch) dan INFID (International NGO Forum for Indonesian Development).

Penilaian ini menghasilkan pemeringkatan bank berdasarkan unsur-unsur sosial dan lingkungan hidup dalam kebijakan investasi yang mereka publikasikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa, baik bank asing maupun nasional, masih kurang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan hidup. Pemeringkatan menghasilkan skor “cukup” atau “sangat kurang”. Bank-bank asing mendapatkan skor sedikit lebih baik dari bank nasional, yaitu antara 2 sampai 4 dan perbankan nasional mendapatkan skor di 0 – 2 dalam skala yang sama yaitu dari skala 1 – 10.

Koalisi sangat prihatin atas hasil pemeringkatan ini yang menunjukkan bahwa bank masih hanya mengedepankan aspek bisnis-keuangan saja dan masih mengabaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dalam kebijakan kredit dan investasinya.

Menurut peringkat Responsibank, urutan pertama dari kesebelas bank yang dinilai adalah HSBC, dengan skor akhir 4, diikuti 2 bank asing lainnya yaitu Citibank dan Mitsubishi-UFJ. Sedangkan bank nasional terbaik adalah BNI dan Danamon dengan skor 1, dan berada di peringkat ke-4 dan 5 dari 11 bank yang dinilai. Bank-bank nasional lainnya tidak mendapatkan nilai sama sekali karena skor akhir lebih kecil dari 0,5. Peringkat buncit ditempati BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, dan Bank Panin, yang masing-masing hanya memperoleh nilai 0,14 dan 0,08 dari skala 1 -10. Dengan hasil ini, rerata nilai bank-bank di Indonesia adalah yang terburuk di antara 7 negara (Brazil, Belgia, Perancis, Jepang, Belanda, dan Swedia) yang sama-sama menjalankan inisiatif Fair Finance Guide International.

“Meskipun beberapa bank hanya beroperasi di Indonesia, itu tidak berarti kita harus mentolerir standar yang lebih rendah bagi bank dalam pembiayaan proyek dan perusahaan yang berisiko tinggi terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan konflik sosial maupun degradasi lingkungan. Dalam dunia yang saling kait mengait dan bergerak menuju ekonomi hijau, argumen seperti orientasi pasar domestik tidak lagi dapat diterima”, ujar Victoria Fanggidae, perwakilan Koalisi Responsibank Indonesia yang sehari-hari bekerja di Perkumpulan Prakarsa sebagai peneliti senior ini.

Manajer Kampanye WALHI Kurniawan Sabar, juga menegaskan, “Bank merupakan penopang penting ekspansi industri ekstraktif di Indonesia. Degradasi lingkungan, deforestasi, dan hilangnya hak rakyat atas wilayah kelola akibat praktik indusrti ekstraktif mesti dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari investasi modal bank. Tidak hanya di proses awal investasi, bank mesti lebih tegas mengambil kebijakan dan memastikan tanggung jawab atas praktik buruk korporasi yang disokongnya. Korelasi antara investasi dari bank dan praktik buruk korporasi mesti menjadi perhatian pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk menekan dampak buruk dan kerugian akibat pengembangan investasi di Indonesia, khususnya sektor ekstraksi sumber daya alam.”

Senada dengan itu, Mouna Wasef, penggiat anti korupsi dari ICW mengatakan bahwa peran bank yang sangat dominan dalam perekonomian Indonesia, yaitu sekitar 77 persen dari aset ekonomi nasional, menyebabkan sebagian besar pendanaan perekonomian Indonesia didominasi perbankan, begitu pula halnya untuk pembiayaan industri yang bergerak disektor sumber daya alam seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, pembangkit listrik dan sebagainya.

“Prospek bisnis yang menarik mendorong perbankan aktif memberikan pinjaman di sektor-sektor ini. Namun sektor-sektor ini rawan akan korupsi dan praktek pengemplangan pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Untuk itu bank selaku lembaga intermediasi keuangan perlu lebih meningkatkan standar dalam kebijakannya sehingga mempersempit peluang diberikannya pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kejahatan lingkungan, korupsi dan pengemplangan pajak, karena ini juga berpotensi berisiko terhadap reputasi bank sendiri,”tandas Mouna lagi.

Walaupun hasilnya mengecewakan, bank-bank ini, terutama bank-bank nasional, masih dapat terus ‘bertanding menjadi lebih baik’ atau ‘race to the top’. Ini adalah penilaian tahun pertama dan bank dapat memperbaiki peringkatnya ditahun berikutnya dengan menambahkan lebih banyak unsur yang diakui oleh masyarakat internasional dalam prinsip dan standar internasional seperti Prinsip Equator, UN Global Compact, Standar Kinerja IFC, Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB dan lain-lain, dalam kebijakan investasi mereka, dan mempublikasikannya.

“Dengan memperbaiki kebijakannya, bank dapat mengejar ketinggalan dan menunjukkan diri di hadapan komunitas global bahwa dunia perbankan Indonesia dapat melakukan bisnis dengan baik dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan hidup. Prinsip people, planet dan profit, atau triple bottom line, dan bukan hanya profit, kini tak terelakkan bagi dunia bisnis di seluruh dunia. Industri perbankan kita tidak kebal terhadap itu, perbankan Indonesia harus bergerak maju agar tidak ditinggalkan nasabah” tutup Huzna Zahir, anggota Koalisi Responsibank Indonesia dari YLKI ini.[rel]

Hutan

Program Nawacita Jokowi Masih Khayalan

by Muhammad Nizar on 13/03/2015

Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN) bersama dengan Perkumpulan HuMa Indonesia mengadakan Workshop dengan tema “Menyikapi Perubahan Kelembagaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta RPJMN 2015 – 2019 yang terkait Perubahan Iklim”. Workshop tersebut sekaligus menegaskan posisi DKN khususnya Kamar Masyarakat dalam melihat penggabungan yang terjadi di tubuh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam workshop tersebut, terdapat tiga hal utama yang disoroti oleh KM DKN, yakni; Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Tenure dan Resolusi Konflik, serta Perubahan Iklim. Tiga hal tersebut menjadi sorotan utama KM DKN karena ketiga hal tersebut juga lah yang paling bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat adat/lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Dalam workshop tersebut, KM DKN menegaskan bahwa penggabungan ditubuh Kementrian LHK harus dapat berjalan dengan efektif, tanpa terhambat permasalahan teknis akibat dari penggabungan, jangan sampai kemudian penggabungan tersebut justru menghambat kinerja dari Kementerian LHK.

“Political will dari Kementrian LHK belum berujung pada aksi nyata. Terlalu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian tersebut, namun untuk implementasi dilapangan masih belum terlihat,” tegas Anggota Presidium DKN utusan Kamar Masyarakat Regio Sulawesi, Andreas Lagimpu.

Salah satu ukuran belum terlihatnya implementasi peraturan-peraturan tersebut adalah belum diimplementasikannya putusan MK 35 secara nyata. “Masih belum terlihat komitmen Kementerian LHK terhadap implementasi putusan MK 35, bahkan Pemerintah Pusat justru berkontribusi terhadap kebingungan implementasi putusan MK 35 di level daerah. Surat edaran Kementerian Kehutanan Nomor. 1 Tahun 2013 Tentang Implementasi Keputusan MK. 35 menyebabkan miss interpretasi di tingkat daerah, dan hal ini perlu segera diklarifikasi oleh KLHK, agar kesalahpahaman tersebut tidak muncul kembali dan implementasi MK 35 dapat terwujud,” tandas Apolos Dewa Praingu, Konstituen Kamar Masyarakat DKN dari Regio Bali dan Nusa Tenggara

Menyoroti isu perhutanan sosial, KM DKN menanggap bahwa skema perhutanan sosial yang ditawarkan oleh Negara sering kali dianggap ideal dan dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia, padahal kenyataan dilapangan, wilayah Indonesia yang beragam suku dan budaya juga menjadikan model keberagaman dalam skema pengelolaan hutan.

“Skema hutan adat dapat menjadi jawaban untuk model pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena di dalam skema hutan adat, nilai-nilai kearifan lokal setiap daerah sudah terakmodir dan terealisasikan terlembagakan dalam model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat/lokal”, ujar Yanes Balubun, Anggota Presidium DKN utusan utusan Kamar Masyarakat Regio Maluku.

KM DKN melihat, bahwa terdapat tidak sinkronnya kebijakan , misalnya inkosistensi kebijakan tata ruang dan penegakan hukum. “Agenda nawacita yang didorong oleh Presiden Joko Widodo akan mengalami kegagalan, karena lahan pertanian beralih fungsi menjadi areal industri. Jika seperti ini, maka hanya semangatnya saja yang nawacita, tetapi implementasinya terintervensi oleh Pasar”, dan dinamika politik global sebut Pak Rustam , Konstituen Kamar Masyarakat DKN Regio Sumatera.

Di salah satu agenda Nawacita Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa prioritas pembangunan akan dilakukan mulai dari pinggiran yang artinya mulai dari perdesaan, daerah pedalaman dan wilayah perbatasan. Seperti telah diketahui bersama bahwa wilayah pinggiran selama ini kurang mendapat perhatian dari berbagai Program pembangunan yang berdampak terjadinya kemiskinan. Kemiskinan yang berkepanjangan menyebabkan wilayah perdesaan, daerah pedalaman dan perbatasan rawan konflik sosial.

“Dalam menangani konflik dan kemiskinan, pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan dan program, namun pada faktanya justru “Kriminalisasi” terhadap masyarakat masih terus berlangsung, seperti yang menimpa seorang Nenek di Situbondo Jawa Timur,”tutur Sungging Septivianto, Anggota Presidium DKN utusan Kamar Masyarakat Regio Jawa.

“Selain kriminalisasi, tekanan dari preman bayaran dan aparat keamanan terhadap Masyarakat Samin di Pati dan Rembang Jawa Tengah yang keberatan atas rencana pendirian pabrik semen juga tidak berkesudahan. Akibat tekanan ini, masyarakat di Rembang memutuskan masih tinggal didalam tenda hingga hari ini dan hidup dalam situasi penuh dengan rasa cemas,”lanjut Sungging.

Sudah saatnya Pemerintah melakukan pembenahan dalam berbagai kebijakan dan peraturan untuk menghindari berbagai konflik yang bekepanjangan. Pembangunan memerlukan pengorbanan tetapi bukan berarti mengorbankan kepentingan dan hak-hak Konstitusional masyarakat . [ rel ]

Kebijakan Lingkungan

Mencari Pemimpin Jambi di Era MEA 2015

by administrator on 10/03/2015

Sebagai rakyat harus ingat dan legowo, bahwa Negara kita sudah terbagi dan terkapling oleh“kepentingan Parpol”. Ini jelas terlihat di Parlemen dan penentuan Caleg dan Kepala Daerah melalui Partai Politik, tentunya kepentingan parpol yang sangat dominan dalam pemerintahan (Esekutif dan legeslatif), yang menyebabkan kepentingan rakyat belum tentu menjadi “kepentingan utama”, yang cenderung mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kepentingan Parpol (golongan)yang selalu menjadi prioritas.

Maka Gubernur/Bupati/Wako harus independen dan mengutamakan kepentingan rakyat baik sebagai pemilih maupun tidak, walaupun mereka terpilih melalui persyaratan administrasi mejanya Parpol. Pemimpin yang terpilih diharapkan berjiwa idealis berusaha Istiqomahantara hati, fikiran, dan perbuatannya, tentunya tidak peduli apapun hambatan atau tantangan yang menghadangnya.

Sehingga Kepemipinan produk Pilkada untuk Provinsi Jambi Desember 2015, diharapkan memiliki atribut individual seperti aspek-aspek kepribadian, temperamen, kebutuhan, motivasi dan nilai-nilai dengan ciri-ciri watak yang relatif stabil dalam berprilaku.

Dari pemahaman tersebut Pemimpin itu adalah seseorang dilahirkan, bukan dibuat, sehingga seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin maka akan jadi pemimpin. Pemahaman bahwa tidak semua bisa menjadi pemimpin, sehingga seorang pemimpin lebih memiliki kecenderungan untuk membahagiakan masyarakat yang dipimpinnya, dengan mengabaikan kepentingan yang bersifat pribadi atau staffnya.

Pemimpin yang ideal dalam era globalisasi ini yang dapat menggerakkan organisasi mencapai tujuan dan sasarannya dengan berbagai dinamika dan konflik yang terjadi didalamnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) menuding pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi kepentingan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai efektif 2015

MEA bagi Propinsi Jambi sepakat atau tidak sepakat dibutuhkan, ini harusnya dilakukan oleh Pemimpin yang dilahirkan oleh PILKADAL tahun 2015, agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi terutama Investasi dalam Negeri dan juga Investasi Asing. Investasi dibutuhkan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Kondisi saat ini, bahwa membanjirnya produk-produk Asia Tenggara seperti minuman, buah-buahan, menjadi persoalan bagi kita masyarakat. Penduduk Indonesia yang lebih 250 juta jiwa, hanya di jadikan pasar dari negara Asean.

Diharapkan Visi dan Misi para pasangan Calon Gubernur/Bupati/walikota, tidak terlalu miskin, hanya berpikir secara localistik, namun harus berpikir kondisi global dan pasar bebas. Tentunya sekarang dan kedepan, Prop Jambi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi baik ekonomi maupun lingkungan, dan itu pasti.

Sehingga perspektif pemimpin yang diharapkan untuk bisa menjadi manajer sebuah perusahaan yang bernama ”Propinsi Jambi”, dengan pemilik aset adalah rakyat Propinsi Jambi, yang sesungguhnya aset yang kaya tersebut sudah bisa mambahagiakan dan mensejahterakan masyarakat Propinsi Jambi masa kini dan yang akan datang.

Tentunya perspektif pemimpin yang akan bisa membaca, berinovasi, berenterprenuer untuk mengoptimalkan nilai – nilai ekonomi aset rakyat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Dibutuhkan pasangan pemimpin yang memiliki naluri enterprenuership, anti KKN, tidak menjadikan Propinsi Jambi sebagai bidang usaha, berani dan bertanggung jawab dalam bertindak, berinovasi, memiliki jaringan nasional dan Internasional.

Sebagai pasangan Pemimpin yang akan datang harus dapat mengantarkan Propinsi/Kabupaten/Kota untuk membangun, menata dan mensejahterakan masyarakat secara adil, aman, tentram dan semua pemeluk agama dapat hidup berdampingan, serta dapat mengantarkan masyarakat terdepan dan mandiri secara ekonomi” dalam tatanan dunia global dan masyarakat global

Sehingga dari data dan kebutuhan pemimpin di era MEA dan pasar bebas dan globalisasi sekarang ini, dilihat dari profile pasangan, tentunya pemilih sangat memahami siapa yang akan dipilih dengan melihat kebutuhan pimpinan masa yang akan datang, dan (”kebenaran dan pembenaran” yang ngak mungkin bersatu”) akan menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab masyarakat Propinsi Jambi untuk menentukan arah Pembangunan. Tentunya arah yang positif dan membawa kemajauan secara ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi agenda utama dari Pemerintah Indonesia saat ini dalam percaturan politik lingkungan dunia.

Dengan harapan, pemilukada ini dapat berjalan damai dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang dibutuhkan dan diidamkan untuk mewujudakan Provinsi Jambi yang lebih maju dan lebih bisa mensejahterakan masyarakatnya secara adil dan berkelanjutan.

Jauhkan upaya – upaya kotor untuk memenangkan Pilkada ini, karena akan sangat menodai demokrasi dan menghiananti masyarakat Jambi, yang sangat mengidamkan Pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan pemimpin yang mensejahterakan keluarga, kerabatnya dan mempertahankan dynasti.

Lahirnya atau terpilihnya pemimpin, bukan hanya dilihat dari hasil akhir untuk mencapai kemenangan sebagai, melainkan proses untuk mencapai dan menduduki kursi kepemimpinan menjadi bagian penting untuk menilai seseorang dikatakan pemimpin yang memimpin, wait and see.[]

Penulis adalah Conservationist di Jambi dan Dosen STIE-SAK

Kebijakan Lingkungan

Soal Wisata Bahari, Indonesia Bisa Belajar dari Malaysia

by Muhammad Nizar on 09/03/2015

Konservasi pesisir dan sumber daya perairan bukan cuma bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati laut namun juga mendukung perikanan berkelanjutan dan meningkatan perekonomian masyarakat dan negara secara lestari.

Demikian terungkap dalam diskusi ‘Sea Conservation & Safety Diving’ yang diselenggrakan Ecodiver Journalist di Jakarta, Sabtu (7/3/2015). Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Darmawan, perwakilan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Yohanes Budoyo dan Runner up Miss Scuba International 2012 Yovita Ayu.

Menurut Agus, saat ini sekitar 55% dari hasil perikanan tangkap nasional berasal dari wilayah pesisir.

“Itu artinya kerusakan ekosistem di suatu wilayah pesisir akan berdampak penting terhadap masyarakat yang selama ini tergantung pada sumberdaya pesisir dan laut,” katanya.

Dia melanjutkan, perlindungan habitat dan ikan mampu menjaga keindahan dan kelestarian ekosistem bawah laut. Hal bisa menjadi daya tarik wisatawan, termasuk penyelam. Dalam perkembangannya kawasan tersebut bisa menjadi objek wisata pilihan yang berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.

Agus mengungkapkan, untuk mendorong pengelolaan ekeosistem pesisir dan laut berkelanjutan pemerintah mengembangkan model pengelolaan kawasan konservasi perairan terintegrasi. Sejak diinisiasi tahun 1980-an, kawasan konservasi perairan telah mencapai 16,5 Juta hektare atau sekitar 5% dari luas Perairan Laut Teritorial Indonesia

Sementara itu Yohanes menuturkan, pada kawasan konservasi laut dikembangkan sejumlah zona yang bertujuan untuk pengelolaan berkelanjutan. Diantaranya adalah zona inti yang ketat soal pemanfaatan dan zona pemanfaatan dimana peluang usaha masih terbuka.

Yohanes menuturkan, untuk kegiatan wisata yang dilaksanakan secara ramah lingkungan, seperti menyelam, relatif bisa dilakukan pada semua zona. Dia mengajak para penikmat wisata bahari agar turut berperan dalam konservasi laut demi kelestariannya.

Soal wisata bahari berkelanjutan, Indonesia bisa belajar banyak dari negeri jiran Malaysia. Menurut Yovita Ayu, demi mengonservasi terumbu karang dan ikan yang menjadi buruan para penyelam, Malaysia berani mengambil tindakan untuk menutup total aktivitas yang merusak seperti yang dilakukan di Pulau Sipadan.

Pulau yang dulunya sempat menjadi objek sengketa dengan Indonesia itu kini berkembang menjadi salah satu tujuan utama penyelam dari seluruh dunia. “Malaysia menutup resor dan merubuhkan bangunan yang ada di sana. Pengunjung pun dibatasi dengan tiket masuk yang sangat mahal,” katanya.

Meski fasilitas terbatas, lanjut Yovita, minat pengunjung justru sangat tinggi. Mereka rela antre hingga setahun lamanya. “Sebab yang dicari penyelam bukan fasilitas resor yang mewah. Namun terumbu karang indah dan ikan-ikan yang beraneka ragam,” katanya. [rel]

Green Style

Kalteng Propinsi Pertama Terapkan Ekonomi Hijau Indonesia

by Muhammad Nizar on 05/03/2015

Pada hari Selasa Kalimantan Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang telah secara resmi menginisiasi Model Ekonomi Hijau Indonesia (Indonesian Green Economy Model/I-GEM) sebuah perangkat utama yang dapat mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia yang ambisius.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini tetap mempertahankan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius sebesar 26% pada tahun 2020. UNDP telah mendukung pengembangan Model Ekonomi Hijau untuk Kalimantan Tengah (KT-GEM). Menggunakan sistem pendekatan yang dinamis, model ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menilai dampak dari keputusan pembangunan dari perspektif keberlanjutan sosial-ekonomi dan lingkungan.

I-GEM memiliki tiga indikator baru untuk merencanakan dan melacak transformasi ke ekonomi hijau. Indikator tersebut adalah PDRB Hijau (Green GDP), PDRB Masyarakat Miskin dan Pekerjaan Hijau (Green Jobs). Green GDP adalah ukuran alternatif pertumbuhan PDB yang mempertimbangkan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Pekerjaan Hijau yang layak – sebuah indikator yang dikembangkan oleh ILO – mengukur jumlah Pekerjaan Hijau yang diciptakan dalam transisi menuju ekonomi hijau. PDRB Masyarakat Miskin mengukur proporsi pendapatan rumah tangga miskin yang berasal dari jasa ekosistem dengan mempertimbangkan ketergantungan mereka yang relatif lebih tinggi pada layanan ini dibandingkan dengan rumah tangga yang lebih kaya.

I-GEM merupakan hasil kerjasama antara Program Pengembangan Kapasitas Rendah Emisi (Low Emission Capacity Building Programme/LECB) UNDP dengan UKP4 dan BAPPENAS.

Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang mengatakan bahwa “KT-GEM dapat membantu mempertajam analisis dalam proses perencanaan pembangunan, serta meningkatkan keyakinan perencana untuk menetapkan program dan kegiatan yang paling besar memberikan dampak pada peningkatan PDRB sektoral maupun provinsi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin “.

” Melalui permodelan, maka rencana program dan kegiatan akan lebih fokus, terarah dan efisien dalam mencapai PDRB yang tinggi namun tetap dalam koridor kelestarian alam,” tambah Teras.

Sebuah studi baru-baru ini oleh UNDP juga menemukan bahwa pendapatan sekitar 76% dari provinsi miskin di pedesaan dihasilkan dari jasa ekosistem yang disediakan hutan. Dijuluki sebagai “paru-paru dunia”, Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling berhutan di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia.

Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann mengatakan penting bagi provinsi seperti Kalimantan Tengah untuk mengakui pentingnya perlindungan hutan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

“Kerusakan ekosistem yang diakibatkan deforestasi akan berdampak paling signifikan terhadap masyarakat miskin karena mereka harus bergantung pada ekosistem untuk mata pencaharian mereka. Kami berharap bahwa model ekonomi hijau ini akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang melindungi kepentingan masyarakat miskin dan melestarikan sumber daya alam, “kata Trankmann.

“UNDP siap untuk terus mendukung transisi Indonesia menuju model pembangunan yang lebih hijau baik di tingkat pusat dan daerah”, tambahnya.[rel]