close

caleg

Ragam

Deklarasi Masyarakat Aceh Pilih Caleg Peduli Lingkungan

Banda Aceh – Puluhan kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa Aceh mengajak masyarakat provinsi Aceh tidak golput pada pemilu 17 April 2019 mendatang dan memilih Calon Legislatif (Caleg) yang peduli terhadap lingkungan. Mereka tergabung dalam sebuah aksi Solidaritas Lintas Generasi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Aceh, Senin (25/3/2019) di Banda Aceh menyerukan agar memilih caleg yang punya komitmen pada upaya pelestarian alam dan lingkungan, berkeadilan gender dan inklusi, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan penegakan HAM, anti korupsi dan cinta damai. Tidak mengorbankan generasi mendatang demi kepentingan sesaat mengatasnamakan pembangunan.

Pertemuan dan deklarasi serta aksi berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam itu juga menghadirkan Ketua Koalisi NGO HAM Zulfikar Muhammad, Ketua Kontras Aceh Faisal Hadi, Gerak Aceh Fernan, dan Flower Aceh Riswati Okinaya.

Peristiwa kontestasi politik lima tahunan adalah agenda wajib negara dan bangsa Indonesia, prosesnya selalu diwarnai dengan pekikan janji yang riuh rendah memenuhi ruang publik sebagai upaya menarik perhatian dan harapan agar dapat terpilih sebagai pemenang.

Parlemen adalah lembaga legislatif negara tempat regulasi digodok dan ditetapkan menjadi rule of law nya bagi warga negara, institusi resmi ini menjadi zat pewarna kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila isinya direpresentasikan oleh personal berwarna “baik” maka regulasi dan peraturan yang dilahirkan akan menjadi baik pula.

Koordinator aksi, Efendi Isma menegaskan, semua pihak berkewajiban menanam yang baik demi masa depan generasi bangsa.

“Kita ingin menanam sesuatu yang baik demi masa depan Aceh, bisa lebih baik dan menjangkau khalayak ramai serta masyarakat luas, dan para politisi tidak mengorbankan masyarakat pada pemilu serta dan konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil,” ujarnya.

“Kita akan memilih pemimpin yang peduli pada lingkungan. Komposisi parlemen setidaknya bisa mempercepat terwujudnya apa yang dicita-citakan,” lanjut Efendi.

Sementara itu Kepala divisi dan kampanye Walhi Aceh M. Nasir mengatakan, “Kita harus lebih selektif dan tidak lagi memiliki caleg yang tidak peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dan rakyat tidak boleh absen dari pesta demokrasi lima tahunan. Kita mengajak rakyat Aceh memilih Caleg yang pro terhadap lingkungan,” kata M. Nasir kepada Greenjournalist di Banda Aceh.

Setiap tahun lebih 100 bencana ekologi melanda provinsi paling barat Indonesia dan ironinya para anggota legislatif tersebut hingga kini belum menawarkan solusi konkret. “ Kita harus lebih selektif dan memilih para legislatif yang pro lingkungan, menawarkan solusi terhadap keberlangsungan hutan lindung,” ujar M. Nasir.

Kondisi kehidupan provinsi Aceh hari ini adalah cermin dari proses politik pada lima tahun yang lalu. Banyak produk hukum yang dilahirkan tidak bermutu dan jauh dari rasa keadilan masyarakat, bahkan ditemukan anggota legislatif yang “berselemak” dengan kasus korupsi, ditemukan anggota legislatif yang tidak peduli dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terhadap isu lingkungan.

Upaya ini muncul dari potret keterpurukan kondisi lingkungan dan rendahnya komitmen terhadap isu-isu yang krusial, agar lima tahun mendatang Aceh mendapatkan parlemen yang berkualitas dan memperbaiki kehidupan Aceh menuju masyarakat madani. (Fat)

read more
Ragam

Caleg Jarang Sentuh Masalah Lingkungan

Calon LegislatiF DPR yang bertarung pada Pemilihan Umum 2014 di sebanyak 77 daerah pemilihan di Indonesia hampir tidak menyentuh persoalan pertambangan, dan bahkan para caleg tersebut mengabaikan persoalan pertambangan selama ini, ketika terjadi konflik pertambangan dengan masyarakat.

Bahkan, akibat perusakan pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar, dan lahan pertanian tergusur akibat pertambangan dan properti.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam diskusi mengemukakan, para legislator yang terpilih kerap lupa pada pemilihnya. JATAM merilis beberapa persoalan masyarakat dengan pengembang dalam konflik yang terjadi selalu pihak masyarakat yang dirugikan.

“Para caleg selama ini hampir jarang menyentuh masalah lingkungan, dan kalau pun membicarakan lingkungan ketika terpilih selalu lupa akan janji-janji yang dilakukan selama ini, “ujar Koordinator JATAM Hendrik Siregar, dalam diskusi bertajuk “Peta Krisis Dapil dan Politik Penjarahan”, di Kedai Kopi Deli, Jakarta, Rabu (26/3).

Hendrik mengemukakan, Pemilu tahun ini lebih mengedepankan Pemilu yang bersih dan jujur, namun melupakan esensi pemilu adalah mencari para caleg yang peduli lingkungan. Sayangnya, masalah lingkungan hanya sekedar slogan tanpa adanya implementasi dari para caleg setelah jadi.

“Dan itu terbukti setelah jadi mereka jadi lupa akan janji, dan bahkan ketika konflik terjadi meninggalkan masyarakat. Bila ada pembelaan biasanya hanya sekedar, selebihnya masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri,” ujarnya.

Di tempat yang sama, warga korban Lumpur Lapindo Sidiarjo, Jawa Timur, Herawati mengatatan, selama 8 tahun mencari keadilan diabaikan pemerintah dan DPR dari daerah pemilihan jawa Timur, khususnya daerah Sidiardjo.

“Mereka tidak bisa diharapkan dan hanya janji-janji saja,” paparnya. Lebih lanjut dia mengemukakan, Pemilu 2009 selama ini tidak menyelesaikan apa-apa mengenai korban bencana lumpur Lapindo.

“Mereka (DPR) duduk di kursi yang empuk, tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan,” ujar Herawati.

Dia mengemukakan, masyarakat Porong Sidiardjo pada Pemilu 2014 tidak akan berharap adanya perubahan pada Pemilu 2014.  Bahkan, katanya, masyarakat lebih memilih tidak memilih (golput) dalam menghadapi pesta demokrasi tahun ini.

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Adrinof Chaniago mengemukakan, hampir semua Partai politik memiliki anggota pengusaha Tambang. Menurutnya, tidak heran bila kasus  Lapindo tidak dapat terselesaikan sampai saat ini.

“Bagaiman mungkin anggota DPR daerah pemilihan yang mewakili Sidiardjo, Jawa Timur dapat menyelesaikan masalah masyarakat korban lumpur Lapindo sementara pemilik pengembang perusaahaan yang bermasalah adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie,” ungkap Andrinof.

Sumber: jaringnews.com

read more