Bangsa Indonesia tidak terlepas dari ancaman bencana. Baik bencana alam seperti terjangan banjir bandang, demikian juga ada ancaman bencana stunami. Irononya, bencana yang terjadi di Indonesia rata-rata akibat ulah dari tangan manusia sendiri karena telah mengunduli hutan secara besar-besaran.
Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) Republik Indonesia. Bencana pada tahun 2013 turun drastis dibandingkan tahun 2012 lalu. Akan tetapi, ironisnya, jumlah korban dan kerugian harta justru meningkat akibat bencana tersebut.
Jumlah korban bencana pada tahun 2013 sebegaimana dilansir situs online beritalingkungan.com menyebutkan, bencana pada tahun 2013 sampai bulan November 2013 terdapat 973 bencana. Sedangkan bencana pada tahun 2012 lalu jauh lebih banyak yaitu mencapai 1.842 kasus.
Akan tetapi, anehnya, bencana yang notabena lebih sedikit dibandingkan tahun 2012, malah pada tahun 2013 jumlah korban dan kehilangan harta benda semakin meningkat. Tercatat pada pada tahun 2013 jumlah korban meninggal dan hilang meningkat dari 483 jiwa menjadi 690 jiwa. Jumlah penyintas yang mengungsi juga mengalami peningkatan dari 956.455 menjadi 3.168.775 jiwa. Kerusakan rumah juga mengalami peningkatan dari 54,626 menjadi 74,246.
Data Planas PRB itu menggambarkan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bencana semakin tinggi, padahal investasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat telah mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2013, alokasi anggaran untuk kebencanaan yang dikelola langsung oleh BNPB mencapai Rp 1,3 triliun. Angka ini belum memasukkan data kebencanaan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain selain pemerintah.
Menurut Syamsul Ardiansyah dari Planas PRB, kondisi ini menggambarkan peningkatan alokasi anggaran untuk kebencanaan, belum secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Syamsul menjelaskan, konsentrasi anggaran kebencanaan saat ini baru pada upaya penguatan kelembagaan pemerintah dalam penanggulangan bencana, belum menyasar pada upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana. Pemerintah masih berkonsentrasi pada pendirian BPBD, khususnya di tingkat kabupaten dan kota dan peningkatan kapasitas aparaturnya.
Sementara masyarakat yang berada di “garis depan” dan berhadapan langsung dengan ancaman bencana belum banyak tersentuh oleh program-program penguatan kapasitas yang dilakukan pemerintah. Harus diakui, terobosan-terobosan kebijakan, seperti “desa tangguh” masih belum berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat.
Selain alokasi anggaran yang belum efektif, meningkatnya kerentanan masyarakat bisa jadi disebabkan oleh semakin buruknya daya dukung sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat. Investasi ekonomi yang tidak memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, khususnya di sektor perkebunan dan industri ekstraktif, telah turut memperburuk kerentanan masyarakat.
Investasi yang tidak memperhatikan keberlanjutan tidak hanya memperburuk kondisi lingkungan, melainkan juga meningkatkan kerentanan sosial dalam bentuk konflik dan kekerasan. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kekerasan berlatarkan sengketa agraria pada tahun 2013 telah mengakibatkan 21 jiwa tewas, 30 tertembak, 130 luka akibat penganiayaan, dan 239 warga ditahan.
Planas PRB merekomendasikan beberapa hal untuk pembenahan penanggulangan bencana di Indonesia, antara lain: Pertama, meningkatkan efektifitas penganggaran PB dari pemerintah. Meningkatnya jumlah korban jiwa pada tahun 2013 pada saat kejadian bencana yang justru menurun menunjukkan pentingnya mengakselerasi perbaikan kapasitas respon dari aparatur pemerintah di bidang PB.
Kedua, di samping program Desa Tangguh yang disponsori BNPB, pemerintah sebenarnya memiliki program-program sejenis yang berorientasi pada peningkatan ketangguhan masyarakat. Hanya saja, program-program tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri secara sektoral dan tidak terhubung. Kohesi antar program pemerintah untuk ketangguhan masyarakat akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengurangan kerentanan masyarakat.
Ketiga, investasi pengurangan risiko bencana hendaknya secara konkret diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di garis depan (frontline) ancaman bencana. Upaya-upaya mitigasi struktur maupun non-struktur dalam bentuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di garis depan ancaman harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah.
Keempat, pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan serta hak asasi manusia. Pada saat ini, sebagian wilayah di Indonesia sudah mulai menuai dampak buruk dari praktik-praktik pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan hak asasi manusia.
Planas PRB juga memperkirakan dimasa yang akan datang, konflik yang disertai dengan kekerasan dan bencana akibat kerusakan lingkungan akan semakin mengalami peningkatan. Oleh karena itu, hal yang paling penting dilakukan sekarang adalah; pertama, melakukan audit lingkungan terhadap seluruh proyek-proyek investasi disektor perkebunan dan pertambangan. Kedua, secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip free prior informed consent (FPIC) terhadap seluruh proyek investasi yang akan dilaksanakan di Indonesia.
Kelima, tahun 2014 adalah tahun politik. Planas PRB mendorong agar isu kebencanaan menjadi salah-satu agenda politik nasional. Investasi pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan di masa yang akan datang.[]
Sumber : beritalingkungan.com
