Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan KuALA) bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia melaksanakan diskusi kelompok terfokus dengan tema Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Pembahasan Draft Rencana Pemulihan Laut Indonesia 2025 (Versi Maret 2014). Diskusi diikuti oleh puluhan aktivis lingkungan terutama yang bekerja dalam advkasi isu-isu pesisir, Jum’at (11/4/2014) di Banda Aceh.
Koordinator KuALA, Marzuki menyampaikan Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus negara kelautan terbesar di dunia. Negara besar ini memiliki wilayah seluas 5,1 juta meter persegi dan tidak kurang dari 13.466 pulau termasuk 92 pula terluar yang membentuk garis dan halaman terdepan negeri yang megah dijuluk Nusantara.
Namun diibalik cerita megah tersebut, krisis besar dari tata-kelautan yang dijalankan selama ini sungguh kita rasakan. Bangsa ini secara serius telah menghadapi pengelolaan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dan arah pembangunan pesisir dan kelautan yang lebih berpihak terhadap modal dan investasi asing.
Kondisi aktual diatas ternyata adalah masalah klasik yang telah dihadapi jauh sebelum dan sejak Era Reformasi dimulai dari tahun 1998. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah dibentuk sejak tahun 1999 sudah semestinya harus lebih serius dalam memastikan kepemimpinan, teladan dan keberpihakan dalam membangun kemandirian dan ketangguhan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Sementara aktivis Greenpeace, M. Ariefsyah mengatakan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu, pada akhir Mei 2013 lalu di Benoa, Bali, telah mendeklarasikan dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung terwujudnya Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025.
Sebagai tindak lanjut pengawalan masyarakat sipil terhadap Visi #Laut2025, saat ini tengah disusun Peta-jalan Rencana Pemulihan Laut Indonesia 2015-2025 yang merupakan masukan dan hasil dari FGD masyarakat sipil di Denpasar Bali, pada tanggal 16 Oktober 2013 dan di Lombok Timur pada 19 Oktober 2013.
” Acara ini dilaksanakan guna membangun ruang-ruang kritis dalam pembahasan dan penyempurnaan Peta Jalan Laut 2025 serta terus menggerakkan semangat perbaikan terhadap tata-kelola kelautan dan perikanan di Indonesia termasuk Aceh,” ujar Ariefsyah. []
