Urbanisasi akan terus berlangsung dalam beberapa dekade mendatang. Pada 2050, sebanyak 70 persen populasi urban dunia akan berpindah dan tinggal di perkotaan. Penduduk kota semakin padat, memicu masalah lingkungan dan kemanusiaan.
Sebelum masalah lingkungan bertambah parah, kota berpeluang beralih menjadi kota yang hijau dan lestari. Sehingga kota bisa menjadi pusat aksi menanggulangi krisis iklim, mengurangi kelangkaan air dan meningkatkan keamanan pangan. Kesimpulan ini terungkap dalam laporan terbaru berjudul “Cities and Biodiversity Outlook (CBO)” yang dirilis Jum’at (4/10/2013).
Laporan yang disusun oleh Stockholm Resilience Centre (SRC) bersama dengan Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD), UN-Habitat dan ICLEI – Local Governments for Sustainability ini menjadi laporan pertama yang menganalisis hubungan antara urbanisasi dan menurunnya kualitas keanekaragaman hayati di perkotaan.
Menurut CBO, sebanyak 60 persen rencana perluasan dan pembangunan wilayah perkotaan pada 2030, saat ini masih belum dilaksanakan. Kondisi ini membuka peluang bagi kota mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon yang mengurangi jejak ekologis dan menghemat sumber daya alam, memperbaiki keanekaragaman hayati sekaligus kualitas hidup masyarakat.
Saat ini aktivitas produksi dan konsumsi masih terpusat di perkotaan. Kedua aktivitas ini telah menyumbang 80 persen emisi gas rumah kaca dunia penyebab perubahan iklim dan pemanasan global. Masalah ini bisa diatasi dengan sejumlah aksi. Diantaranya dengan menjaga dan meningkatkan ruang terbuka hijau, koridor hijau, menghijaukan atap gedung serta lahan bekas industri atau lahan komersial melalui misalnya kegiatan berkebun di perkotaan. Sehingga kota tidak lagi menjadi sumber polusi dan emisi karbon namun beralih menjadi pusat penyerapan karbon.
Salah satu program yang berhasil adalah program di distrik Yokohama, Jepang. Pada 2007, Yokohama memproduksi 20 juta ton emisi CO2. Dilandasi kesadaran atas pentingnya keanekaragaman hayati, pemerintah menciptakan sistem perpajakan baru yang hasilnya digunakan untuk mempertahankan dan menambah ruang terbuka hijau. Pemerintah juga menggunakan pajak untuk menghijaukan atap dan dinding gedung di perkotaan. Aksi ini sukses. Yokohama kini berani menargetkan pengurangan emisi per kapita setidaknya hingga 60 persen pada 2050.
Negara-negara Asia yang saat ini dihuni oleh 60 persen populasi dunia, memiliki tantangan dan skala urbanisasi yang berbeda-beda. Di Singapura, misalnya, yang merupakan negara kota, 100 persen penduduknya tinggal di perkotaan. Di Malaysia, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 72 persen. Di Jepang angkanya mencapai 67 persen, sementara di Indonesia 54 persen. Negara Asia dengan tingkat urbanisasi terendah adalah Bangladesh (28 persen) disusul oleh Vietnam (29 persen), India (30 persen), Laos (33 persen) dan Thailand (34 persen).
Walau skala urbanisasinya berbeda, wilayah Asia memiliki tiga karakteristik serupa. Pertama: negara-negara Asia tengah mengalami transisi demografis dan ekonomi yang memicu perpindahan penduduk ke perkotaan. Yang kedua: separuh dari perluasan wilayah perkotaan dunia akan terjadi di Asia dalam 20 tahun mendatang – terutama di China dan India. Yang ketiga: masuknya modal dan investasi dalam jumlah besar akan mengubah ekonomi lokal yang dulunya berbasis pertanian, menjadi ekonomi berbasis industri dan manufaktur.
Semua karakteristik tersebut mengubah secara fundamental lanskap dan lingkungan Asia. Sehingga upaya beralih ke sistem pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi yang ramah alam bisa tidak bisa lagi ditawar untuk menciptakan kota yang sehat, hijau, makmur dan lestari.[]
Sumber: hijauku.com
