Calon LegislatiF DPR yang bertarung pada Pemilihan Umum 2014 di sebanyak 77 daerah pemilihan di Indonesia hampir tidak menyentuh persoalan pertambangan, dan bahkan para caleg tersebut mengabaikan persoalan pertambangan selama ini, ketika terjadi konflik pertambangan dengan masyarakat.
Bahkan, akibat perusakan pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar, dan lahan pertanian tergusur akibat pertambangan dan properti.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam diskusi mengemukakan, para legislator yang terpilih kerap lupa pada pemilihnya. JATAM merilis beberapa persoalan masyarakat dengan pengembang dalam konflik yang terjadi selalu pihak masyarakat yang dirugikan.
“Para caleg selama ini hampir jarang menyentuh masalah lingkungan, dan kalau pun membicarakan lingkungan ketika terpilih selalu lupa akan janji-janji yang dilakukan selama ini, “ujar Koordinator JATAM Hendrik Siregar, dalam diskusi bertajuk “Peta Krisis Dapil dan Politik Penjarahan”, di Kedai Kopi Deli, Jakarta, Rabu (26/3).
Hendrik mengemukakan, Pemilu tahun ini lebih mengedepankan Pemilu yang bersih dan jujur, namun melupakan esensi pemilu adalah mencari para caleg yang peduli lingkungan. Sayangnya, masalah lingkungan hanya sekedar slogan tanpa adanya implementasi dari para caleg setelah jadi.
“Dan itu terbukti setelah jadi mereka jadi lupa akan janji, dan bahkan ketika konflik terjadi meninggalkan masyarakat. Bila ada pembelaan biasanya hanya sekedar, selebihnya masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri,” ujarnya.
Di tempat yang sama, warga korban Lumpur Lapindo Sidiarjo, Jawa Timur, Herawati mengatatan, selama 8 tahun mencari keadilan diabaikan pemerintah dan DPR dari daerah pemilihan jawa Timur, khususnya daerah Sidiardjo.
“Mereka tidak bisa diharapkan dan hanya janji-janji saja,” paparnya. Lebih lanjut dia mengemukakan, Pemilu 2009 selama ini tidak menyelesaikan apa-apa mengenai korban bencana lumpur Lapindo.
“Mereka (DPR) duduk di kursi yang empuk, tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan,” ujar Herawati.
Dia mengemukakan, masyarakat Porong Sidiardjo pada Pemilu 2014 tidak akan berharap adanya perubahan pada Pemilu 2014. Bahkan, katanya, masyarakat lebih memilih tidak memilih (golput) dalam menghadapi pesta demokrasi tahun ini.
Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Adrinof Chaniago mengemukakan, hampir semua Partai politik memiliki anggota pengusaha Tambang. Menurutnya, tidak heran bila kasus Lapindo tidak dapat terselesaikan sampai saat ini.
“Bagaiman mungkin anggota DPR daerah pemilihan yang mewakili Sidiardjo, Jawa Timur dapat menyelesaikan masalah masyarakat korban lumpur Lapindo sementara pemilik pengembang perusaahaan yang bermasalah adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie,” ungkap Andrinof.
Sumber: jaringnews.com
