rawa tripa

Majelis Hakim PN Meulaboh menunda sidang pembacaan putusan kasus perdata gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melawan PT Kallista Alam (KA), Kamis (5/12/2013). Ketua Majelis Hakim, Rahmawati SH, tidak hadir dipersidangan karena sakit sehingga sidang ditunda menjadi tanggal 30 Desember 2013.  KLH menggugat ganti rugi sebesar Rp.300 miliar karena KA dianggap melakukan pembakaran ilegal yang merusak hutan Rawa Tripa.

Dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut, pihak KLH diwakili oleh pengacara Fauzul Ahmad, SH dan Abdul Kadir SH yang mewakili kejaksaan. Sedangkan dari pengacara KA hadir Alfian C. Sarumaha SH, Rebecca F. E Siahaan dan Irianto Subiakto SH. yang merupakan pengacara dari kantor Luhut B Pangaribuan. Anggota majelis hakim hanya dihadiri oleh Rahma Novatiana SH, yang membuka sidang dan memberitahukan sidang ditunda lantaran ketua Majelis hakim, Rahmawati SH dalam keadaan sakit. Sidang dengan agenda pembacaan keputusan akhir disepakati dilanjutkan tanggal 30 Desember 2013.

Usai sidang, pengacara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Fauzul Akbar, SH, kepada wartawan mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis soal penundaan sidang. ” Kalau soal kesehatan kami tidak bisa bilang apa-apa. Kerugian KLH jika sidang diundur, kerugian dari segi waktu, kami harus menyiapkan waktu lebih panjang. Kami berharap putusan perkara ini lebih baik, perkara ini sudah lebih setahun (sidangnya-red),” kata Fauzul.

Menurut Fauzul, dilihat dari segi waktu, masa persidang ini lebih panjang dari biasanya enam bulan. ” Tetapi ini lebih setahun, ini memang perkara komplek. Ini gugatan perdata pertama kali di Indonesia yang dilaksanakan di Meulaboh. PN Meulaboh mendapat kehormatan menyelesaikan perkara seperti ini,’ ujarnya.

Pihak KLH berharap putusan majelis merupakan putusan terbaik yang mempertimbangkan semua aspek, terutama aspek lingkungan.

Ketika ditanya apa pengunduran sidang tidak berpengaruh pada kualitas putusan, Fauzul menolak berkomentar lebih jauh. ” Kualitas putusan kami tidak bisa berkomentar. Kami memang berharap majelis mempertimbangkan betul-betul semua aspek pembuktian, semua kewenangan, fakta-fakta di lapangan. Kita selama berbulan-bulan mencari fakta kebenaran. Bagi kami ini sudah cukup untuk bisa diputuskan,” jelasnya.  Fauzul berharap putusan yang keluar adalah keputusan yang berkualitas.

Sementara itu pengacara Kallista Alam, Elfian, SH ketika diminta komentarnya mengatakan pihaknya mengikuti saja keputusan hakim. ” Ini udah sakit mau gimana lagi. Semoga tanggal 30 udah lebih sehat lah. Padahal kita berharap putusan perdata dulu, baru putusan sela pidana. Kami tidak dirugikan, cuma rugi ongkos dan tenaga. Hal-hal lain tidak,” katanya. Sebagai informasi, beberapa pimpinan KA juga dijerat secara pidana  untuk kasus pembakaran lahan di daerah yang sama.

Menurut Elfian, setidak-tidaknya putusan majelis hakim harusnya NO (gugatan tidak dapat diterima-red) karena dari pemeriksaan lapangan tidak seperti gugatan. ” Keadaan normal-normal aja. Setidak-tidaknya gugatan yang tidak jelas tidak diterima. Memang ada bekas terbakar, tapi bukan pembakaran sengaja. Kami akan melakukan upaya hukum banding jika gugatan KLH diterima,” jelasnya.

Gugatan perdata dengan nomor perkara No.12/PDT.G/2012/PN-MBO, adalah gugatan pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Negara menggugat KA atas adalah timbulnya kerugian-kerugian akibat pembakaran lahan hutan gambut yang terletak di Rawa Tripa, sebuah daerah yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Gugatan perdata ini meminta ganti rugi dari kerusakan yang timbul sesuai dengan perhitungan ahli dan perundangan yang berlaku. Pemerintah meminta dana recovery lahan karena pada akhirnya kerusakan lingkungan menjadi beban pemerintah. Jumlah ganti rugi sekitar Rp.300 miliar yang berupa ganti rugi uang tunai dan ganti rugi dalam bentuk tindakan tertentu seperti tindakan pemulihan hutan.

Sebelumnya majelis hakim persidangan ini telah menyita lahan seluas 5.769 hektar lahan milik PT. Kallista Alam yang terletak di hutan gambut Rawa Tripa. Lahan berada di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Hakim mengabulkan permintaan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis (7/11/2013) di PN Meulaboh, Aceh Barat.[m.nizar abdurrani]

Hasil survey hutan gambut Rawa Tripa yang terletak di Kawasan Ekosistem Leuser menemukan keberadaan orangutan dan jejak harimau serta berbagai macam spesies dalam hutan yang terancam punah tersebut. Hasil survey yang bertitel Scientific Studies for The Rehabilition Management of The Tripa Peat Swamp Forest, menghabiskan dana Rp1,8 miliar ini dipaparkan Tim Unsyiah, Kamis (21/11/2013) di Lantai III Ruang Tampilan Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Tim menyebutkan banyak species burung dan ikan yang ditemukan dalam kawasan tersebut.

“Kami juga menemukan tapak harimau di kawasan gambut tripa,” kata Abdullah salah seorang tim ahli Unsyiah bidang Biodeversity pada presentasi hasil survey tim Unsyiah terhadap kawasan gambut di Tripa, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

“Kami temukan banyak sarang Orangutan di kawasan gambut tripa pada lahan-lahan yang masih ada hutan,” kata Abdullah tegas. Hal yang sama juga diungkapkan Tim Ahli yang lain, Masimin.  “Saya melihat ada lima ekor Orangutan di Rawa Tripa, saat melakukan survey,” katanya.

Kritik terhadap Hasil Survey
Koordinator project, Agus Halim mengatakan banyak kendala oleh tim ahli sehingga hasilnya perlu disempurnakan lagi.

“Kita mendapat bantuan dana dari United Nations Development Advertisment Programme (UNDP) yang dikontrol oleh Satgas REDD+ dan UKP-4 sebesar Rp1,8 miliar untuk survey kajian lahan gambut di tripa,”katanya.

“Anggota tim ahli ada 20 orang, 17 dari tim Unsyiah dan tiga orang lagi dari Institute Pertanian Bogor (IPB),” kata Agus Halim juga ditegaskan kembali oleh salah seorang tim, Hairul Basri Kepada wartawan, usai menyampaikan presentasi. Kendala yang dihadapi tim ahli salah satunya karena bekerja dalam bulan puasa.

Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang tidak memberi izin masuk ke lahan gambut. “Ada perusahaan PT. SPS dan PT. Kalista Alam, hanya dua perusahaan itu, sedangkan yang lain kita bisa masuk,” ungkapnya.
Salah seorang staff perusahaan dari PT. SPS yang hadir pada acara itu, M. Iqbal mengatakan kedatangan tim Unsyiah tidak diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. “Tolong harga kami dari perusahaan, karena kami juga punya sistem kerja,” kata Iqbal.

Zulfansyah dari Dinas Kehutanan Aceh juga mengkritisi hasil survey tersebut.  “Dalam executive summary yang disampaikan ini ada kontradiksi yang menyembutkan kawasan hutan merupakan sebagian hutan lindung, tapi dibagian yang lain disebutkan juga secara yuridis kawasan hutan gambut itu belum ditetapkan sebagai kawasan yang lindung, ini mana yang betul,” kata Zulfansyah.

Kesempurnaan hasil survey ini diakui tim ahli Unsyiah belum sempurna. “Nanti kita akan sempurnakan kembali,” kata Agus Halim setelah mendapat masukan dan sumbang saran dari Perusahaan, Pemerintah Aceh dan Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT).

Ada sembilan kajian yang dilakukan Unsyiah dalam survey lahan gambut di tripa, yaitu perencanaan restorasi lahan rawa, sosial ekonomi, biodeversity, ekologis, legal aspek, tehnical design, canal bloking, stock karbon di permukaan atas dan stock karbon di permukaan bawah.[]

Sumber: Sumber: Acehterkini.com

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia menggugat PT.Kalista Alam secara perdata ke pengadilan atas dugaan melakukan pembakaran lahan gambut di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Majelis hakim yang dipimpin oleh Rahmawati akan memutuskan perkara tersebut bulan depan, Kamis 5 Desember 2013.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rahmawati, bahwa sidang perdata yang digugat oleh KLH terhadap PT.Kalista Alam akan diselesaikan pada Desember 2013 mendatang. “Sesuai dengan perkara perdata Nomor : 12/PDT.G/2012/PN-MBO akan diputuskan pada 5 Desember 2013 mendatang,” sebut Rahmawati sebagaimana dilansir acehterkini.com.

Dalam perkara tersebut, KLH menuntut PT.Kalista Alam untuk membayar sejumlah ganti rugi. Diantaranya ganti rugi materil sebesar Rp 114.303.419.000. Serta memerintahkan PT.Kalista Alam agar tidak menggunakan lahan yang terbakar seluas 1000 hektar.

Selain itu, KLH juga menuntut secara perdata PT.Kalista Alam untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut yang telah dibakar tersebut dengan biaya Rp 251.765.250.000. Dengan dilakukan rehabilitasi ini, lahan tersebut nantinya dapat difungsikan seperti semula.

Sementara itu, kuasa hukum perusahaan PT Kalista Alam menentang tuntutan yang diajukan oleh KLH. Menurutnya, PT Kalista Alam dalam pembukaan lahan di lahan gambut tidak merusak lingkungan.

“PT Kallista Alam tidak buka lahan dengan cara membakar, jadi kami menilai gugatan KLH itu kabur, tidak jelas dan tidak cukup bukti,” kata salah seorang pengacara PT Kalista Alam, Rebecca.

Dijelaskannya kembali, PT Kallista Alam dituduh telah melakukan pencemaran lingkungan dan juga membakar lahan merupakan tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Justru, sebutnya, PT Kalista Alam telah memenuhi prosedur pembukaan lahan dengan ketentuan hukum dan praktek yang baik.

Kemudian dalam eksepsinya, pihak PT Kalista Alam menuding KLH tidak memiliki data yang valid dalam menuntut PT Kallista Alam. Justru, PT Kallista Alam menuduh KLH terkesan memaksakan menuntut PT Kalista Alam.

Aksi demonstrasi yang diduga diprakarsai perusahaan kelapa sawit kontroversial PT Kallista Alam, yang dituduh menghancurkan habitat orangutan paling penting di dunia Sumatera, mengganggu sidang di Pengadilan Negeri Meulaboh dimana Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menuntut perusahaan tersebut atas kejahatan lingkungan. Kasus ini mendapat perhatian internasional dan dipantau ketat oleh LSM, ilmuwan, pemerintah dan industri.

Pengadilan untuk sementara ditunda karena sekitar 150 pekerja kelapa sawit, yang tiba dengan bus, melakukan demonstrasi berisik di depan PN. Mereka menuntut pengadilan mendukung perusahaan kontroversial ini. Perusahaan ini konsesi kelapa sawitnya telah dibatalkan pada September 2012, setelah PTUN menemukan izin diberikan secara ilegal dan pekan lalu asetnya disita oleh PN Meulaboh sebagai jaminan. Sidang terakhir keputusan dijadwalkan 5 Desember 2013.

” PT Kallista Alam adalah salah satu perusahaan kelapa sawit yang secara ilegal membakar hutan di lahan gambut dalam Kawasan Ekosistem Leuser selama beberapa tahun terakhir, ” kata Direktur Program Konservasi Orangutan Sumatera, Dr Ian Singleton  dalam acara konperensi pers yang dikemas bertepatan dengan konperensi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Medan, Kamis (14/11/2013).

” Kami mengucapkan selamat kepada KLH Indonesia atas tindakan terhadap PT Kallista Alam, tetapi juga mengingatkan bahwa rencana tata ruang baru yang diusulkan Pemerintah Aceh berpotensi besar merusak hutan dan keanekaragaman hayatinya yang sangat unik, selain mengganggu kehidupan masyarakat Aceh dan ekonomi mereka. Jika disetujui, tata ruang baru ini akan memunculkan kasus hukum baru karena peningkatan besar kerusakan lingkungan pasti terjadi,” jelas Ian Singleton.

” Jika rencana tata ruang yang baru berjalan, itu bisa menjadi akhir dari Gajah Sumatera, ” Dr Singleton menyimpulkan.

” Hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi Ekosistem Leuser, yaitu darurat, ” kata Kamaruddin SH , seorang pengacara yang mewakili masyarakat Aceh di Rawa Tripa menghadapi PT Kallista Alam.

” Ekosistem Leuser adalah area nasional strategis dilindungi dengan fungsi lingkungannya. Saat ini tidak diperbolehkan bagi kabupaten, provinsi atau nasional mengeluarkan izin untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan atau kegiatan lainnya yang akan menurunkan fungsi lingkungan dari Ekosistem Leuser. Tapi lobi bisnis yang kuat sedang berusaha membatalkan aturan ini, bukan untuk mendukung masyarakat. Hari ini menunjukkan intimidasi oleh PT Kallista Alam di luar pengadilan Meulaboh adalah satu contoh dari banyak perusahaan mencoba untuk mengintimidasi proses hukum dan politik Aceh.”

Ahli tata ruang dan spesialis GIS, Graham Usher menunjukkan informasi satelit dan analisis data yang menyoroti kepekaan ekstrem lingkungan Aceh. ” Sebagian besar hutan yang tersisa di Aceh berada di tebing yang terlarang bagi pembangunan di bawah peraturan perencanaan tata ruang yang ada. Penebangan hutan dan pembangunan jalan di daerah tersebut sama sekali tidak aman dan berpotensi bencana.”

” Apa yang akan terjadi jika hutan ini ditebang sangat jelas dan mudah diprediksi. Kita akan melihat hilangnya ekosistem, dan hilangnya manfaat lingkungan yang diberikan kepada masyarakat Aceh. Hal ini akan menyebabkan masalah ketahanan pangan di masa depan, di samping peningkatan besar dalam banjir bandang, erosi dan tanah longsor. Itu hanya sebab dan akibat. Membuka jalan baru dan konsesi industri eksploitatif di jantung Aceh hanya akan mengakibatkan bahkan kerusakan lebih lanjut , dan menyebabkan konflik sosial. Tidak hanya keanekaragaman hayati yang unik yang lenyap, rakyat Aceh akan sangat menderita juga! ”

Mantan Direktur Walhi Aceh, T. Muhammad Zulfikar menyampaikan bahwa masyarakat Aceh merasa bahwa janji pemerintah Aceh tidak ditepati. Semakin banyak pendukung Gubernur Zaini mengalami frustrasi dan kemarahan terhadap pemerintahannya . ” Jika kita tahu hutan Aceh akan ditebang dan dijual kepada penawar tertinggi, mungkin kita akan memilih lain.”

” Baru-baru ini Pemerintah Aceh mengatakan kepada kami pada pertemuan publik bahwa tidak ada anggaran tersisa untuk pengembangan perencanaan tata ruang Provinsi dan karena itu perlu disetujui dan disahkan sebelum akhir Desember. Tapi mereka masih belum menyelesaikan setiap analisis sensitivitas lingkungan, data kunci dan informasi gagal dibagikan. Saya khawatir, jika hal-hal terjadi seperti yang kita dengar, dia (Zaini-red) akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai Gubernur Aceh yang kembali ke konflik sosial dan kerusakan lingkungan, ” simpul T. Muhammad Zulfikar.

Gemma Tillack dari Rainforest Action Network (RAN) meminta perusahaan konsumen internasional yang menggunakan minyak kelapa sawit dalam produk mereka untuk menuntut pemasok mereka diverifikasi sebagai jaminan bahwa pasokan mereka minyak tidak terhubung dengan perusakan hutan seperti itu terjadi di Rawa Tripa .

Perusahaan seperti ” Snack Food 20 ” ditargetkan oleh Rainforest Action Network ( RAN ) untuk meneliti rantai pasokan mereka dan menerapkan kebijakan pengadaan minyak kelapa sawit yang benar-benar bertanggung jawab. Minyak sawit yang diproduksi atas permintaan tidak memberikan kontribusi perusakan hutan, polusi iklim atau pelanggaran hak asasi manusia. ” [rel]