Aceh sebentar lagi akan mendapat pemimpin baru yang dilahirkan dari pesta demokratis lima tahunan. Pemimpin baru yang bakal menduduki kursi legislatif alias dewan perwakilan rakyat menjadi tumpuan masyarakat untuk merubah nasib. Nasib yang lebih baik dari yang sekarang ataupun jika sekarang sudah baik, tetap bisa dipertahankan malah kalau bisa meningkat. Begitu juga aktivis lingkungan dalam merespon anggota legislatif baru yang berasal dari berbagai parpol dan partai politik lokal.
Walau beberapa pegiat lingkungan merasa skeptis dengan Pemilu ini, namun asa atau harapan tetap ditujukan kepada pemerintahan yang terpilih nanti. Pihak skeptis merasa bahwa mereka akan mengulang kembali tabiat lama pemerintahan, obral izin pengerukan sumber daya alam. Karena memang sudah sistemnya yang bobrok, sebaik apapun mereka tetap saja tak mampu membendung permintaan eksploitasi lahan. Apalagi jika permintaan datang dari sejawat lama yang telah sama-sama keluar masuk hutan.
Pihak yang merasa optimis beranggapan siapapun pemimpin baru tentu saja membawa harapan baru. Apalagi sekarang zaman keterbukaan dimana setiap orang bisa mengawasi anggota legislatif dan bisa memberi masukan terhadap pengelolaan lingkungan Aceh. Dalam kampanye juga, beberapa calon legislatif sudah mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkait lingkungan.
Pernyataan-pernyataan tersebut patut kita kawal dan didorong agar terealisasi sepenuhnya. Anggota dewan adalah pimpinan yang wajib mengurus berbagai hal kehidupan masyarakatnya. Banyak urusan yang mesti ditanganinya sehingga cenderung sebuah isu kalau tidak dikawal bisa terlupakan. Fungsi kontrol terus dilaksanakan oleh pegiat lingkungan. Apakah itu melalui seruan, diskusi, audiensi, pernyataan sikap atau demonstrasi sekalipun.
Berbagai persoalan lingkungan yang tak timbul tenggelam di Aceh. Misalnya saja kasus kebocoran gas amoniak di PT PIM yang tak kunjung beres penanganannya. Atau pengeboman yang dilakukan Zaratex untuk mencari minyak di Sawang Aceh Utara telah merusak rumah warga. Bukannya memberi ganti rugi yang pantas, perusahaan kapitalis ini malah dengan seenaknya saja menginjak hak-hak masyarakat adat. Karenanya, marilah memilih pemimpim yang cinta lingkungan.[]
