Banda Aceh – Saat ini 85 persen gajah Sumatera di Aceh berada diluar kawasan konservasi, sehingga mengakibatnya konflik gajah dan manusia semakin sering terjadi. Penataan ruang yang keliru menyebabkan keberlangsungan hidup gajah kian terancam kritis. Perebutan kawasan antara manusia dengan satwa tak terelakkan. Selain itu pemerintah daerah kurang aktif melindungi gajah.
Secara regulasi perlindungan satwa dimandatkan kepada kementerian melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Direktur Pusat Kajian Satwa Liar Universitas Syiah Kuala, Wahdi Azmi di Banda Aceh, Rabu (20/3/2019) mengatakan, “Hanya gajah Sumatera yang terancam punah.”
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sudah ada, namun tidak ada kemajuan, “Belum berhasil (melindungi gajah-red), terjadi penurunan populasi, turun hingga 28 persen,” ujarnya kembali.
Ada sekitar 1.700 individu Gajah Sumatera di Indonesia dan sebaran populasinya di Aceh mencapai 500 ekor, Lampung 355 ekor.
“Jika konflik tidak dianggap masalah dan tidak ada aksi untuk melindungi gajah maka kematian gajah akan terus terjadi. Kematian gajah berawal dari konflik,” jelasnya.
“Diminta atau tidak Aceh wajib menjaga kelestarian gajah” tegas Wahdi.
Sekitar 85 persen satwa lindung berada diluar kawasan konservasi bahkan diluar kawasan hutan yang dikelola oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH).
“Regulasi hanya membebankan satwa lindung kepada BKSDA, Sehingga pemerintah daerah sering lepas tangan. Padahal konflik dirasakan oleh warga daerah,” ujarnya.
Ketika dampak akibat konflik dirasakan oleh daerah warga lokal. Perlu solusi yang komprehensif, tidak ada solusi tunggal, Gajah dan manusia sama-sama penting.
“Mengusir seperti sekarang tidak akan menyelesaikan persoalan. Perlu hidup harmonis dengan gajah. Sejarah masa lalu harus menjadi inspirasi agar dapat di aplikasikan di masa sekarang. Seperti di masa sultan yang dimana manusia bisa hidup berdampingan dengan gajah,” kata Wahdi. (fat)
